Hukum poligami menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan relevansinya dengan pandangan Imam Syafi’i

Setiani, Reni (2026) Hukum poligami menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan relevansinya dengan pandangan Imam Syafi’i. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Reni Setiani_Cover.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Reni Setiani_Abstrak.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) CamScanner 14-09-26 20.33.pdf Download (611kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Reni Setiani_Daftar Isi.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Reni Setiani_Bab 1.pdf Download (958kB) | Preview
	Text (BAB II) Reni Setiani_Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) Reni Setiani_Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text (BAB IV) Reni Setiani_Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) Reni Setiani_Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Reni Setiani_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)

Abstract

Hukum poligami merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan nasional yang hingga kini masih menimbulkan perdebatan, baik dari perspektif normatif maupun praktik sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur poligami dengan menegaskan asas monogami sebagai prinsip utama, namun tetap membuka kemungkinan poligami sebagai pengecualian dengan syarat dan prosedur yang ketat melalui izin Pengadilan Agama. Di sisi lain, pandangan Imam Syafi‘i membolehkan poligami secara syar‘i dengan batasan jumlah istri dan syarat utama berupa keadilan serta kemampuan suami. Kerangka teori penelitian ini mengintegrasikan teori hukum Islam, teori perbandingan mazhab, dan teori hukum positif. Teori hukum Islam digunakan untuk memahami konsep poligami menurut syariat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi‘i serta didukung pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Teori perbandingan mazhab digunakan untuk menganalisis perbedaan pandangan yang bermula dari metode istinbath hukum terhadap Al-Qur’an dan Hadis. Sementara itu, teori hukum positif digunakan untuk mengkaji pengaturan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga teori ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh pemahaman komprehensif antara aspek normatif dan praktik hukum poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan kitab-kitab fikih mazhab Syafi‘i, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hukum poligami menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, dengan monogami sebagai prinsip utama dan poligami sebagai pengecualian yang dibatasi melalui izin pengadilan serta syarat tertentu; 2) Poligami dibolehkan dengan syarat keadilan, namun monogami tetap menjadi prinsip utama, di mana hukum positif membatasi secara ketat, sedangkan Imam Syafi‘i menekankan tanggung jawab moral; 3) Pandangan Imam Syafi‘i membolehkan poligami dengan syarat keadilan dan kemampuan, sehingga sejalan dalam mencegah kemudaratan; 4) Implementasinya di Indonesia belum efektif karena masih banyak praktik tanpa prosedur sah, lemahnya sanksi, dan rendahnya kesadaran hukum, sehingga perlindungan bagi perempuan dan anak belum optimal.

Actions (login required)

View Item