Implementasi pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD Di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015

Agustina, Tri Viani (2016) Implementasi pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam pembahasan dan pengawasan APBDes oleh BPD Di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2.ABSTRAK revisi.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3.DAFTAR ISI.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4.BAB I.pdf Download (733kB) | Preview
	Text (BAB II) 5.BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB)
	Text (BAB III) 6.BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (545kB)
	Text (BAB IV) 7.BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8.Daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)

Abstract

Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang outfut-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Peranan Badan Permusyawaratan Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut tahun 2015. 2) Implementasi Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pembahasan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap fungsi BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa siyasah dusturiyah merupakan suatu pemahaman tentang hukum-hukum yang mengatur tentang kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syari’at dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal. Setiap organisasi ataupun lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsinya harus berpegang pada prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diantaranya dengan menerapkan asas persamaan, asas musyawarah, serta asas keseimbangan sosial. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan fungsi BPD Desa Sukajaya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 55 UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Data primernya adalah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta wawancara dengan responden yaitu dengan Pemerintah Desa, Ketua BPD dan masyarakat desa Sukajaya. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Peranan BPD dalam pembahasan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun 2015 dilaksanakan dengan baik. Dalam pembahasan APBDes, BPD menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian ditetapkan melalui rapat musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, dan Perangkat Desa. Walaupun masih ada kekurangan dalam proses penampungan aspirasi masyarakat karena SDM yang kurang maksimal. Sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD turut serta mengawasi setiap pembangunan, begitu juga dengan waktu pelaksaan program itu sudah sesuai waktu yang ditentukan. 2) Implementasi Pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa diwujudkan dalam pembahasan dan pengawasan APBDes yang dilakukan oleh BPD di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. 3) Penyelenggaraan pemerintahan Desa oleh BPD di Desa Sukajaya Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Yaitu dengan menerapkan asas persamaan, asas musyawarah, serta asas keseimbangan sosial.

Actions (login required)

View Item