Pelaksanaan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Pidana dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Eksploitasi Hewan : Studi Kasus Topeng Monyet di Kota Bandung

Sejati, Sri Banyu (2018) Pelaksanaan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Pidana dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Eksploitasi Hewan : Studi Kasus Topeng Monyet di Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (350kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (600kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (586kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (510kB) | Request a copy
Preview	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Download (329kB) | Preview

Abstract

Eksploitasi Hewan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU, yang termaktub dalam Pasal 302 KUHP dan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, tetapi pada kenyataannya Topeng Monyet sebagai tindakan Eksploitasi Hewan masih sering kita jumpai salahsatunya di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 302 Kitab Undang-Undang Pidana dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait Eksploitasi Hewan (Studi Kasus Topeng Monyet di Kota Bandung), dengan menggunakan teori absolut, teori relative, dan teori efektivitas hukum sebagai dasar pemikiran. Langkah-langkah Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengnai fakta-fakta yang ada (empiris), dengan pendekatan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan pada identifikasi hukum (tertulis) serta mengenai efektifitas hukum, berlakunya hukum positif, penelitian terhadap pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan cara terjun langsung ke obyeknya dari penelitian ini. Pelaksanaan Pasal 302 KUHP dihubungkan dengan Pasal 66 ayat 2 (e) terkait Topeng Monyet di Kota Bandung KUHP tidak terimplementasikan, karena KUHP sebagai ketentuan yang memuat sanksi dikesampingkan oleh Pasal 66 ayar 2 (e) UU PKH, sedangkan Pasal 66 ayat 2 (e) UU PKH sendiri hanya sebagai regulasi dan petunjuk dalam pemanfaatan hewan. Kendala dalam Pelaksanaan adalah ketentuan diatas sudah tidak relevan lagi dengan situasi yang berkembang saat ini. Keberadaannya sudah tidak memberikan efek jera kepada pelaku bahkan penegak hukum sulit untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut. Upaya yang harus dilakukan secara yuridis yang khususnya dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat lagi Undang-undang yang mengatur lebih spesifik mengenai Eksploitasi Hewan, supaya bisa memberikan sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP.

Actions (login required)

View Item