Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandung dihubungkan dengan peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik

Besthianna, Saskia (2026) Penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui sistem electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandung dihubungkan dengan peraturan kepolisian nomor 2 tahun 2025 tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan alat bukti rekaman elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (412kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) | Request a copy

Abstract

Ketertiban dan keselamatan lalu lintas merupakan unsur penting dalam menjaga stabilitas sosial, namun tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas masih tergolong rendah sehingga pelanggaran lalu lintas masih sering ditemukan. Mekanisme tilang manual yang selama ini diterapkan memiliki berbagai kelemahan, seperti potensi suap dan lemahnya efek jera bagi pelanggar, sehingga mendorong penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai penindakan berbasis teknologi. Fenomena tersebut terjadi di Kota Bandung yang memiliki tingkat kepadatan dan mobilitas kendaraan tinggi, sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Alat Bukti Rekaman Elektronik. Namun pada praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara volume pelanggaran yang terekam dengan penindakan yang benar-benar terselesaikan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2025 dengan pelaksanaan ETLE secara nyata di lapangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas) Bandung, studi dokumen data statistik pelanggaran lalu lintas, serta studi kepustakan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ETLE di Kota Bandung secara formil telah sesuai dengan tahapan yang diatur, namun secara materiil belum efektif. Kendala utama bersumber dari identitas kendara melalui Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang belum diatur secara khusus dalam regulasi, kewenangan pengelolaan ETLE Statis yang masih terpusat di Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta rendahnya respons masyarakat pada tahap konfirmasi pelanggaran. Upaya mengatasinya dilakukan melalui mempertahankan tilang manual, kebijakan pembatalan penindakan (void) sebagai bentuk diskresi, serta sosialisasi preventif kepada masyakrat.

Actions (login required)

View Item