Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

Putri, Dayandra Suspita (2026) Pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Kota Bandung dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (441kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (450kB)
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh pemenuhan hak selama menjalani proses peradilan maupun pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dalam praktiknya implementasi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaan pemenuhan hak anak belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di LPKA Kelas II Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Landasan konstitusional penelitian ini mengacu pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dari John Rawls, Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, dan Teori Sistem Peradilan Pidana Anak dari Mardjono Reksodiputro, serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 85. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum serta penerapannya dalam praktik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum terkait tindak pidana penganiayaan berat di LPKA Kelas II Bandung pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pemberian hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta hak integrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan sarana pembinaan, akses keluarga dan dukungan sosial, serta ketidakmerataan pemahaman anak binaan terhadap hak-haknya. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi sumber daya manusia, kerja sama dengan berbagai instansi terkait, penguatan hubungan anak dengan keluarga dan dukungan sosial, serta peningkatan pemahaman anak binaan terhadap hak-haknya.

Actions (login required)

View Item