Ramadhani, Raudyatuzzahra (2026) Perlindungan Hukum terhadap Pekerja tetap (PKWTT) atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak tanpa pemenuhan Hak uang Pesangon di hubungkan dengan peraturan pemerintah no. 35 tahun 2021. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text
COVER.pdf Download (126kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME)
Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (154kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (612kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB) |
|
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (167kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran .pdf Restricted to Repository staff only Download (624kB) |
Abstract
Hubungkan Dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021. Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak tanpa memenuhi hak hak nya terus menjadi masalah penting di sektor pekerjaan di Indonesia. Di Kota Bandung, salah satu kejadian yang menonjol adalah yang dialami pekerja di PT Fastrata Buana. Di sini, ditemukan dugaan adanya penyalahgunaan hukum melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) jangka panjang yang mirip dengan outsourcing selama 18 tahun, di mana para pekerja di-PHK secara sepihak tanpa menerima pesangon. Dari sudut pandang hukum, durasi kerja yang melebihi batas maksimum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 membuat status hubungan kerja tersebut secara otomatis beralih menjadi Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tetap (PKWTT) yang mengalami PHK sepihak tanpa mendapatkan hak pesangon di Kota Bandung berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021 terkait UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dimodifikasi oleh UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga ingin melakukan analisis mendalam mengenai langkah hukum yang dapat diambil oleh pekerja tetap (PKWTT) dari PT Fastrata Buana untuk memperoleh hak pesangon mereka melalui prosedur penyelesaian sengketa hubungan industrial berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan empiris melalui studi kasus serta pengumpulan data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Analisis teoretis yang terdapat dalam penelitian ini mengkombinasikan Teori Perlindungan Hukum (Preventif dan Represif) yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, Teori Pengorganisasian Kepentingan yang diusulkan oleh Satjipto Rahardjo, Teori Jaminan Rasa Aman dari Setiono, serta nilai-nilai mendasar dalam hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif di Kota Bandung belum berjalan efektif, karena banyak pengusaha yang masih mengabaikan prosedur wajib seperti perundingan bipartit. Ketika perlindungan preventif gagal, perlindungan represif menjadi jalan utama, yaitu pemenuhan hak pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 PP No. 35 Tahun 2021. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh pekerja tetap PT Fastrata Buana meliputi perundingan bipartit, mediasi di Dinas Ketenagakerjaan, hingga gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja yang posisinya lebih lemah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; PKWTT; PHK sepihak |
| Subjects: | Law Private Law |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Raudyatuzzahra Ramadhani |
| Date Deposited: | 28 Sep 2026 06:18 |
| Last Modified: | 28 Sep 2026 06:18 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/143253 |
Actions (login required)
 |
View Item |
