Konstruksi normatif diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan parameter diskresi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Ar Razy, Rofi Sabda Muhammadi (2026) Konstruksi normatif diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan parameter diskresi Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 01. Cover.pdf Download (175kB)
	Text (ABSTRAK) 02. Abstrak.pdf Download (187kB)
	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 03. Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (315kB)
	Text (DAFTAR ISI) 04. Daftar Isi.pdf Download (180kB)
	Text (BAB I) 05. Bab 1.pdf Download (376kB)
	Text (BAB II) 06. Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB III) 07. Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text (BAB IV) 08. Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB)
	Text (BAB V) 09. Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (171kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (233kB)

Abstract

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberi ruang bagi pejabat Polri bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam keadaan sangat perlu, dibatasi peraturan perundang-undangan dan kode etik. Namun, batas dan pertanggungjawaban ruang penilaian itu belum dijelaskan secara sistematis dan terukur, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam penanganan unjuk rasa yang kerap diwarnai penggunaan kekuatan berlebihan. Karena itu, perlu dikonstruksi normatif diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dan diuji kesesuaiannya dengan parameter diskresi dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Kepolisian beserta peraturan pelaksanaannya, serta kesesuaiannya dengan parameter diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kerangka pemikiran berpijak pada konsep negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang membatasi diskresi Polri dengan hukum, termasuk saat menangani unjuk rasa sebagai wujud kebebasan berpendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945). Teori Kepastian Hukum digunakan menilai kejelasan norma Pasal 18, sedangkan konsep kewenangan dan diskresi digunakan menganalisis hakikat, sumber, dan batas ruang penilaiannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Pasal 18 memberi ruang penilaian bagi pejabat Polri, tetapi dibatasi tugas dan wewenang, keadaan sangat perlu, peraturan perundang-undangan, kode etik, HAM, serta prinsip kebutuhan dan proporsionalitas. Konstruksi ini cukup jelas secara normatif meski keterukurannya belum sepenuhunya utuh. Kedua, ruang penilaian tersebut sesuai secara substantif dengan parameter diskresi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sepanjang tidak melampaui kewenangan, menyimpang dari tujuan, atau mengabaikan AUPB, yang pelanggarannya dapat menyebabkan keputusan/tindakan tidak sah atau dapat dibatalkan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords:	Diskresi Kepolisian; Kewenangan; Unjuk Rasa; Administrasi Pemerintahan; Kepastian Hukum;
Subjects:	Law Constitutional and Administrative Law
Divisions:	Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Rofi Sabda Muhammadi Ar Razy
Date Deposited:	12 Oct 2026 03:32
Last Modified:	12 Oct 2026 03:32
URI:	https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144020

Actions (login required)

View Item