Ghasan, Azmal Fakhruzzaman (2026) Perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam dalam menghadapi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan risiko kerugian serta kepailitan koperasi : Studi wilayah provinsi Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1. Cover.pdf Download (171kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTAK)
2. Abstract.pdf Download (400kB) | Preview |
|
|
Text (BEBAS PLAGIARISME)
3. Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (311kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4. Daftar Isi.pdf Download (345kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB I)
5. BAB 1.pdf Download (3MB) |
|
|
Text (BAB II)
6. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
7. BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
8. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (0B) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V)
9. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10. Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11. Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB) | Request a copy |
Abstract
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, namun dalam praktiknya anggota KSP kerap menjadi pihak yang paling dirugikan ketika pengurus melakukan penyimpangan pengelolaan dana yang berujung pada gagal bayar hingga kepailitan koperasi, seperti tampak pada kasus KSP Sejahtera Bersama. Kondisi ini diperparah oleh kedudukan anggota yang hanya dikategorikan sebagai kreditur konkuren dalam proses kepailitan serta tidak adanya jaminan Lembaga Penjamin Simpanan bagi simpanan anggota KSP, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki skala perkoperasian besar namun rasio pengawasannya masih timpang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum perdata terhadap pengurus koperasi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam pengelolaan dana simpanan, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anggota koperasi dalam proses pemberesan harta pailit (budel pailit). Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, Keadilan Hukum Gustav Radbruch, Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata, serta Teori Tanggung Jawab Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis kedudukan anggota dalam hierarki kreditur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data kualitatif diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan pengurus koperasi, anggota terdampak, dan pengawas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Kepala Seksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan hasil penelitian terdahulu, yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMH yang dilakukan pengurus KSP dalam pengelolaan dana simpanan menimbulkan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang diperkuat Pasal 34 UU No. 25 Tahun 1992, dan dalam kondisi tertentu dapat dibebankan secara pribadi kepada pengurus melalui doktrin fiduciary duty dan Piercing the Corporate Veil.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum; Koperasi Simpan Pinjam; Perbuatan Melawan Hukum; Kepailitan |
| Subjects: | Law > Comparative Law Private Law > Commercial Law Administration of Economy > Administration of Financial Institutions |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Ghassan Azmal Fakhruzzaman |
| Date Deposited: | 15 Oct 2026 09:08 |
| Last Modified: | 15 Oct 2026 09:08 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144253 |
Actions (login required)
 |
View Item |
