Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga: Pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

Lestari, Pupu Fuji (2018) Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga: Pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (447kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (315kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)

Abstract

ABSTRAK Pupu Fuji Lestari: “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Terhadap Penelantaran Rumah Tangga (pada Pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung)”. Rumah tangga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin, saling mencintai dan menghormati, setia serta saling memberi diantara keduanya. Serta saling bertanggung jawab satu sama lain, salah satunya adalah tanggung jawab dan kewajiban seorang suami untuk memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4). Namun pada kenyataannya tidak sepenuhnya demikian, dalam rumah tangga sering kali terjadi tindakan yang tidak menyenangkan dari salah satu pihak terutama suami terhadap istri. Salah satunya adalah penelantaran rumah tangga, seperti yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yang faktanya terjadi pada pasangan I dan A di Desa Ganjarsabar Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penelantaran rumah tangga pada pasangan I dan A menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimana sanksi bagi pelaku penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertolak belakang dengan ketentuan UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT Pasal 9 bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan seseorang ketergantungan secara ekonomi padanya. Termasuk penelantaran suami terhadap istri dan anak-anaknya. Padahal menurut KHI Pasal 80 suami wajib memenuhi semua kebutuhan keluarganya sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan cara memaparkan, mangungkapkan, serta menganalisa fenomena yang terjadi. Disamping itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara dengan responden, serta dengan orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan responden. Dengan demikian dari data yang ditemukan, pertama pada Pasanga A dan I dimana A (suami) telah melakukan tindak KDRT dengan cara penelantaran rumah tangga padahal pada Pasal 9 UU PKDRT setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sehingga menyebabkan ketergantungan secara ekonomi, karena tidak memenuhi kewajibannya memenuhi semua kebutuhan keluarganya seperti yang diatur oleh KHI Pasal 80. Kedua, perlindungan hukum bagi korban penelantaran rumah tangga menurut UU PKDRT diatur dalam Pasal 10 dan 16 yaitu adanya perlindungan sementara dan perlindungan dari Pengadilan, selain itu korban penelantaran juga berhak mendapatkan haknya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar mendapat kebebasan untuk memutuskan ikatan perkawinan karena adanya penelentaran kewajiban antara suami atau istri yang diatur dalam KHI Pasal 77 ayat (5). ketiga, Sanksi yang akan diterima oleh pelaku penelataran rumah tangga menurut UU PKDRT diatur pada Pasal 49. Selain sanksi pidana dan denda, penelantaran rumah tangga juga dapat menjadikan ikatan perkawinan menjadi hancur, karena perbuatan tersebut dapat dijadikan alasan perceraian karena suami melanggar taklik talak, yang diatur dalam KHI Pasal 116.

Actions (login required)

View Item