Nurkholisa, Nurkholisa (2026) Perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan tidak tercatat melalui penerbitan akta kelahiran dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak berdasarkan perpres nomor 96 tahun 2018 dan permendagri nomor 108 tahun 2019. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_COVER.pdf Download (184kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text (Surat Keterangan Bebas Plagiasi)
3_suket bebas plagiarisme.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_DAFTAR ISI.pdf Download (159kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_BAB I.pdf Download (399kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
6_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (402kB) |
|
|
Text (BAB III)
7_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) |
|
|
Text (BAB IV)
8_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
|
|
Text (BAB V)
9_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB) |
Abstract
Perkawinan tidak tercatat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak anak, khususnya hak atas identitas hukum dan hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Untuk mengatasi hambatan administratif dalam penerbitan akta kelahiran, pemerintah memberikan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi orang tua yang tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan. Meskipun demikian, SPTJM merupakan instrumen administrasi kependudukan yang tidak serta-merta mengubah status perkawinan orang tua maupun memberikan kepastian terhadap seluruh hak keperdataan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPTJM dalam penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan tidak tercatat, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan melalui penerbitan akta kelahiran dengan SPTJM, serta menganalisis implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, dan bahan hukum yang berkaitan dengan SPTJM, administrasi kependudukan, perkawinan, dan perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SPTJM berkedudukan sebagai instrumen administratif dan alternatif pemenuhan persyaratan pencatatan kelahiran; (2) penerbitan akta kelahiran melalui SPTJM memberikan perlindungan hukum preventif berupa pemenuhan hak anak atas identitas, pencantuman identitas kedua orang tua, serta kemudahan memperoleh pelayanan publik, tetapi belum memberikan perlindungan hukum represif dalam penyelesaian sengketa; dan (3) penggunaan SPTJM berimplikasi terhadap terpenuhinya sebagian hak keperdataan anak, terutama hak untuk mengetahui asal-usul dan hak memperoleh pemeliharaan serta pengasuhan, tetapi belum secara otomatis memberikan kepastian terhadap hak kewarisan dan kedudukan wali nasab. Oleh karena itu, untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih menyeluruh mengenai hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, tetap diperlukan mekanisme hukum lebih lanjut seperti isbat nikah atau penetapan asal-usul anak.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum; Perkawinan tidak tercatat; SPTJM; Akta kelahiran; Hak-hak keperdataan anak |
| Subjects: | Private Law > Domestic Relations, Family Law, Marriage |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
| Depositing User: | Nurkholisa |
| Date Deposited: | 03 Nov 2026 07:43 |
| Last Modified: | 03 Nov 2026 07:43 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/144727 |
Actions (login required)
 |
View Item |
