Repository Institusi

Pelaksanaan peraturan Menteri Agraria no. 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung

Tsaori, Muhammad Sofyan (2026) Pelaksanaan peraturan Menteri Agraria no. 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER TESIS.pdf

Download (113kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK .pdf

Download (117kB) | Preview
[img]
Preview
Text (SUKET BEBAS PLAGIASI)
SURAT PLAGIASI Muhammad Sofyan Tsaori.pdf

Download (181kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (263kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (488kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (119kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (767kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (168kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
Lampiran penelitian.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (9MB)

Abstract

Konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia dan berdampak pada kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan berbiaya ringan, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang mengatur mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di lingkungan Kantor Pertanahan. Kantor Pertanahan Nasional sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pertanahan diharapkan dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan. Berdasarkan data, terdapat 174 sengketa pertanahan yang masuk ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung pada periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 untuk diselesaikan melalui mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung, menganalisis kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung dan mediator pertanahan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen perkara. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan fakta empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung telah berjalan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum masyarakat, serta komitmen para pihak. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi masih belum optimal, hanya mencapai sekitar 9.2 % kesepakatan. Faktor pendukung meliputi tersedianya mediator bersertifikat dan terobosan MoU dengan Pengadilan Negeri Bandung tentang penguatan hasil mediasi menjadi Akta Van Dading. Sedangkan faktor penghambat meliputi: (a) Akta perdamaian kantor pertanahan tidak eksekutorial (b) Ketidakhadiran salah satu pihak (c) Rendahnya pemahaman masyarakat tentang mediasi dan jual beli tanah hanya dengan kuitansi (d) Dokumen kepemilikan yang tumpang tindih akibat PTSL dan Letter C tidak sinkron dan (e) Keterbatasan mediator dan keterbatasan waktu 30 hari kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi pertanahan sebagai amanat Permen No. 21 Tahun 2020 telah menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi eskalasi konflik, namun memerlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas mediator, dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan Hukum; Mediasi; Sengketa Pertanahan; Kantor Pertanahan Nasional Kota Bandung
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Perjanjian dalam Islam
Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Perbandingan Hukum Pengadilan Islam dengan Hukum Lain
Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Perang dan Damai
Law > Organization and Management of Law
Law > Conflict of Law
Private Law > Property
Private Law > Organizations, Associations Law
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Muhammad Sofyan Tsaori Muhammad Sofyan Tsaori
Date Deposited: 04 Nov 2026 06:14
Last Modified: 04 Nov 2026 06:14
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145002

Actions (login required)

View Item View Item