Savariah, Eva (2026) Penerapan restorative justice terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung berdasarkan pasal 9 peraturan kepolisian no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
Cover.pdf Download (113kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM)
Keterangan Bebas Plagiarism.pdf Download (310kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (393kB) | Preview |
|
![[img]](https://digilib.uinsgd.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) |
|
|
Text (BAB III)
bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
|
|
Text (BAB IV)
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB) |
|
|
Text (BAB V)
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (285kB) |
Abstract
INDONESIA: Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Pecandu narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi. Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum penerapan Restorative Justice terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan. Namun, implementasinya di Polrestabes Bandung belum optimal, terlihat dari belum diterapkannya Restorative Justice pada tahun 2023 dan masih terbatas pada tahun 2024–2025. Restorative Justice muncul sebagai respons atas sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini hanya berkutat pada hukuman dan efek jera. Padahal, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar menghukum pelaku, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 9 PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengoptimalkan penerapannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu penyelidikan awal, gelar perkara pertama, permohonan Tim Asesmen Terpadu kepada BNN atau BNK, gelar perkara kedua, serta penerbitan SP3 dan pelaksanaan rehabilitasi dengan rata-rata waktu penyelesaian enam hari. Kendala dalam penerapan Retorative Justice yaitu a. keterbatasan anggaran BNN, b. perbedaan jadwal kerja antarinstansi, c. keterbatasan deteksi narkotika sintetis, d. kekhawatiran penyidik terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang, e. belum adanya pengaturan khusus mengenai Restorative Justice perkara narkotika dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan Restorative Justice adalah a. Menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai Pedoman Utama, b. Penerapan Mekanisme Alternatif Rehabilitasi c. Penguatan Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik e. Penguatan Landasan Hukum melalui Sinergi PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ENGLISH: Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan hukum dan sosial yang kompleks. Pecandu narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi. Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan dasar hukum penerapan Restorative Justice terhadap pecandu narkotika pada tahap penyidikan. Namun, implementasinya di Polrestabes Bandung belum optimal, terlihat dari belum diterapkannya Restorative Justice pada tahun 2023 dan masih terbatas pada tahun 2024–2025. Restorative Justice muncul sebagai respons atas sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini hanya berkutat pada hukuman dan efek jera. Padahal, ada hal yang jauh lebih penting dari sekadar menghukum pelaku, yaitu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat tindak pidana yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative Justice terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 9 PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengetahui upaya yang dilakukan penyidik dalam mengoptimalkan penerapannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu penyelidikan awal, gelar perkara pertama, permohonan Tim Asesmen Terpadu kepada BNN atau BNK, gelar perkara kedua, serta penerbitan SP3 dan pelaksanaan rehabilitasi dengan rata-rata waktu penyelesaian enam hari. Kendala dalam penerapan Retorative Justice yaitu a. keterbatasan anggaran BNN, b. perbedaan jadwal kerja antarinstansi, c. keterbatasan deteksi narkotika sintetis, d. kekhawatiran penyidik terhadap tuduhan penyalahgunaan wewenang, e. belum adanya pengaturan khusus mengenai Restorative Justice perkara narkotika dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan Restorative Justice adalah a. Menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai Pedoman Utama, b. Penerapan Mekanisme Alternatif Rehabilitasi c. Penguatan Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional d. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik e. Penguatan Landasan Hukum melalui Sinergi PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pecandu Narkotika; Rehabilitasi; Restorative Justice |
| Subjects: | Law Criminal Law Criminal Law > Criminal Courts Criminal Law > Crimes Criminal Law > Criminal Procedure Criminal Law > Criminal Evidence Criminal Law > Criminal Procedure of Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Eva Savariah |
| Date Deposited: | 09 Nov 2026 03:48 |
| Last Modified: | 10 Nov 2026 03:01 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145205 |
Actions (login required)
 |
View Item |
