Repository Institusi

Perlindungan hukum terhadap pembeli photocard k-pop dihubungkan dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik

Laksana, Laskar Agunk (2026) Perlindungan hukum terhadap pembeli photocard k-pop dihubungkan dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
Cover.pdf

Download (200kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
Abstrak.pdf

Download (276kB) | Preview
[img]
Preview
Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM)
Keterangan Bebas Plagiarism.pdf

Download (310kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi.pdf

Download (234kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (447kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (719kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (278kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (451kB)
[img] Text (BAB V)
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (216kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (318kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (233kB)

Abstract

Fenomena budaya penggemar (fandom) K-Pop di Indonesia mendorong berkembangnya transaksi jual beli photocard sebagai barang kolektibel bernilai ekonomis tinggi. Transaksi yang umumnya dilakukan secara daring melalui media sosial tersebut rentan menimbulkan kerugian akibat ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, hingga penipuan. Salah satu contohnya adalah kasus penipuan group order (GO) photocard pada tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp43.000.000. Padahal, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang diperdagangkan. Kesenjangan antara ketentuan tersebut dengan praktik transaksi photocard K-Pop menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang dirugikan dalam transaksi jual beli photocard K-Pop, hubungan hukum antara pelaku usaha dan pembeli dalam transaksi jual beli photocard K-Pop, serta akibat hukum bagi pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pembeli dalam transaksi jual beli photocard K-Pop. Kerangka berpikir penelitian ini bertumpu pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon (dimensi preventif dan represif), dipadukan dengan teori perjanjian jual beli yang menempatkan transaksi jual beli sebagai perbuatan hukum yang melahirkan perjanjian, sumber perikatan, dan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban para pihak, serta teori kepastian hukum Jan Michiel Otto mengenai kesenjangan norma hukum (das sollen) dan praktik (das sein), yang digunakan untuk menganalisis Pasal 13 PP Nomor 80 Tahun 2019, UUPK, dan KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara terhadap sepuluh responden, terdiri atas delapan konsumen dan dua penjual photocard K-Pop di kawasan Metro Indah Mall Kota Bandung pada 6–10 November 2025. Bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan preventif dan represif bagi pembeli photocard K-Pop secara normatif telah diatur, namun belum optimal diterapkan, terbukti dari kerugian nyata seluruh responden konsumen sebesar Rp3.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00. Hubungan hukum penjual-pembeli merupakan perjanjian jual beli yang sah dan menjadi sumber perikatan, tetapi pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak seimbang, sehingga tindakan penjual dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang melahirkan hak menuntut pemenuhan, refund, penggantian barang, atau ganti kerugian (Pasal 1234, 1243, dan 1267 KUHPerdata), meskipun upaya penyelesaian sengketa formal jarang ditempuh akibat rendahnya literasi hukum.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Wanprestasi; Photocard K-Pop;
Subjects: Law
Private Law
Private Law > Delicts
Private Law > Commercial Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Laskar Agunk Laksana
Date Deposited: 09 Nov 2026 04:04
Last Modified: 09 Nov 2026 04:04
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145207

Actions (login required)

View Item View Item