Repository Institusi

Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Desa Jelegong berbasis digital

Asih, Dyah Ayu Nurhayati (2026) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tata kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Desa Jelegong berbasis digital. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, 4 (5). pp. 4638-4654. ISSN QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora

[img]
Preview
Text (Artikel Jurnal Tugas Akhir)
Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Tata Kelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Desa Jelegong Berbasis Digital _Dyah Ayu Nurhayati Asih.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (320kB) | Preview
Official URL: https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran...

Abstract

INDONESIA: Desa berkedudukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan mandiri untuk menyelenggarakan pemerintahan lokal, sebuah kewenangan yang mesti berjalan beriringan dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2018 secara tegas menempatkan Pemerintah Desa sebagai Badan Publik yang berkewajiban membuka akses produk hukumnya. Artikel ini memisahkan secara tegas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagai lembaga pengelola informasi publik dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan situs web desa sebagai wadah atau media publikasi dokumen hukum, lalu mengkaji keterbukaan informasi produk hukum berbasis digital, faktor penghambat digitalisasi JDIH, serta tinjauan Siyasah Dusturiyah atas keterbukaan informasi produk hukum di Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung. ENGLISH: A village is a self-governing legal community whose authority must go hand in hand with transparency and accountability. Commission of Information Regulation (PERKI) Number 1 of 2018 positions the Village Government as a public body obliged to disclose its legal products. Distinguishing the Village Information and Documentation Management Officer (PPID) as the managing institution from the Legal Documentation and Information Network (JDIH) and the village website as publication media, this article examines digital legal-product disclosure, the constraints on JDIH digitalization, and the Siyasah Dusturiyah perspective in Jelegong Village, Bandung Regency.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: JDIH; Tata Kelola; Informasi Publik; Siyasah Dusturiyah; Desa Jelegong
Subjects: Constitutional and Administrative Law
Public Administration > Public Administration in Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah
Depositing User: Dyah Ayu Nurhayati Asih
Date Deposited: 12 Nov 2026 07:14
Last Modified: 12 Nov 2026 07:14
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145344

Actions (login required)

View Item View Item