Ramadhani, Rizka (2026) Analisis siyasah dusturiyyah terhadap kebijakan penanganan konflik di Papua. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
COVER.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf Download (68kB) | Preview |
|
|
Text (LEMBAR PERNYATAAN)
03_Keterangan_Bebas_Plagiarisme_Rizka_Ramadhani.pdf Download (104kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
BAB I.pdf Download (345kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB) |
||
|
Text (BAB III)
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) |
||
|
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) |
||
|
Text (BAB V)
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) |
Abstract
Analisis Siyasah Dusturiyyah terhadap Kebijakan Penanganan Konflik di Papua. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Konflik di Papua merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan dimensi historis, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Pendekatan keamanan yang dominan serta ketimpangan pembangunan dan keterbatasan partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan kebijakan telah memperpanjang ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebijakan dan tindakan pemerintah dalam menangani konflik di Papua pada era Orde Baru hingga saat ini; (2) menganalisis kebijakan penanganan dan penyelesaian konflik di Papua menurut pandangan siyasah dusturiyyah; serta (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis siyasah dusturiyyah untuk penyelesaian konflik Papua secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum lainnya yang relevan dengan konflik Papua. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori resolusi konflik, teori mediasi humanistik, dan teori siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menangani konflik Papua telah berkembang dari pendekatan keamanan dan pembangunan menuju pendekatan dialog serta rekonsiliasi, tetapi implementasinya belum sepenuhnya menjawab akar persoalan konflik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, penanganan konflik Papua harus berlandaskan pada prinsip keadilan (al-‘adl), musyawarah (al-syura), amanah (al-amanah), kemaslahatan (maslahah), persamaan (al-musawah), perlindungan hak warga negara, dan larangan berbuat zalim (al-nahy ‘an al-zulm). Oleh karena itu, diperlukan penguatan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam dan layanan publik, penerapan syura yang inklusif dan berkesinambungan dalam tata kelola Papua, pemulihan sosial serta rekonsiliasi historis, reformasi representasi politik dan otonomi yang bermakna, perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua, penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta pembangunan narasi kebangsaan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, penyelesaian konflik Papua tidak cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, melainkan harus dirancang sebagai kebijakan yang adil, manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Siyasah Dusturiyyah; Konflik Papua; Kebijakan Pemerintah; Keadilan Distributif; Syura; Resolusi Konflik |
| Subjects: | Law > Conflict of Law Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah |
| Depositing User: | Rizka Ramadhani |
| Date Deposited: | 18 Nov 2026 08:33 |
| Last Modified: | 19 Nov 2026 04:08 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/145620 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |




