Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1995-1998

Muhamad, Rionaldi Fadil (2018) Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1995-1998. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (412kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (534kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (201kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB) | Request a copy

Abstract

Rionaldi Fadil Muhamad, 2018. Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru Pada Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Politik di Indonesia Tahun 1995-1998. Skripsi. Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Di pertengahan tahun 90-an, puncaknya, pada bulan Juli 1997, negara-negara di kawasan Asia mengalami krisis moneter yang menjurus kepada krisis ekonomi seperti di negara Thailand, Korea Selatan dan di Indonesia. Persoalan menjadi bertambah runyam di Indonesia, karena krisis ekonomi tersebut menjalar pula kepada krisis politik dan berujung kepada pergantian kekuasaan politik. Sementara dalam mengambil kebijakan baik itu di bidang politik, ekonomi, dan pendidikan pemerintah Orde Baru telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Muhamadiyah, sebagai salah satu Organisasi Masyarakat tertua di Indonesia merasa bertanggung jawab dan mengawal kebijakan politik Orde Baru agar tepat sasaran demi kebaikan negeri ini. Secara spesifik belum banyak karya sejarah yang membahas langsung mengenai Respon Muhammadiyah dalam bidang Kebijakan Politik Orde Baru pada bidang pendidikam, ekonomi, dan politik di Indonesia Tahun 1995-1998. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang penulis angkat: Pertama, bagaimana kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia tahun 1995-1998? Kedua, bagaimana Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia tahun 1995-1998?. Adapun tujuan penulisan ini untuk: pertama, mengetahui kebijakan politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998. Kedua, mengetahui respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Adapun metode penelitian ini dilakukan melalui 4 tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan yang terakhir historiografi. Pertama, kebijakan politik di bidang pendidikan, di mulai tahun 1995 seperti pelarangan busana muslim bagi para pelajar dan kurikulum yang lebih mengutamakan pengetahuan umum daripada agama, kemudian kebijakan politik di bidang ekonomi pada tahun 1995 sampai 1998 menaikan harga bahan pokok dan menaikan harga BBM, kemudian kebijakan politik Orde Baru di bidang politik diantaranya pada tahun 1995 meredukasi Partai Politik menjadi hanya tiga yakni PPP, PDI, dan Golkar dan tahun 1997-1998 tidak memperbolehkan adanya politik praktis di kabupaten. Kedua, respon Muhammadiyah terhadap kebijakan Politik Orde Baru di Indonesia Tahun 1995-1998 baik itu respon terhadap kebijakan politik di bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang politik diantaranya: dalam hal pendidikan yaitu pada tahun 1995 menginginkan agar pendidikan agama dan umum berjalan seimbang. Di bidang ekonomi, pada tahun 1995 berkomitmen untuk membantu kaum dhuafa. Dan di bidang politik, tahun 1995 menginginkan suksesi kepemimpinan, tahun 1997 menginginkan adanya reformasi politik, dan tahun 1998 Amien Rais membuat Partai Politik bernama PAN (Partai Amanat Nasional).

Actions (login required)

View Item