Analisis hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 16/Prt/M/2017 tahun 2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol

Humaedi, Jelisa Awaliyah (2018) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 16/Prt/M/2017 tahun 2017 tentang transaksi tol nontunai di jalan tol. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol. Electronic Toll (E-Toll) adalah sebuah program dalam bentuk layanan pembayaran tol secara elektronik yang berupa kartu elektronik digunakan untuk melakukan pembayaran masuk jalan tol. Penggunaan e-toll hanya dengan menggunakan kartu yang ditempelkan dan selesai dalam waktu 4 detik saja. Kartu e-toll dikeluarkan oleh PT. Jasa Marga. Teknologi yang digunakan E-Toll card adalah RFID (Radio Frequency Identification) dimana transaksi dapat dilakukan jarak jauh (contactless). Toll card tidak dibutuhkan PIN atau tanda tangan. E-toll dibuat karena kemacetan yang selalu terjadi di gerbang tol dengan tujuan yaitu mempersingkat waktu pembayaran tol sehingga tidak lagi terjadinya antrian panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mrngetahui (1). Latar belakang dan alasan lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol (2). Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol di hubungkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam kaitannya dengan asas kebebasan (Al-Hurriyah) Kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah menganalisis fenomena munculnya Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol, yang dikaitkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam kaitannya dengan Asas Al-Hurriyyah. Metode Penulisan yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu hukum adat dan hukum islam. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis dalam masyarakat Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lahirnya Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai Dijalan Tol, merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif dan juga mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.¬(2) Transaksi nontunai dijalan tol, lebih memberikan maslahat daripada mafsadat. Jadi pada dasarnya program pemerintah itu telah memberikan jalan keluar pada permasalahan kemacetan dijalan tol, walaupun pada waktu yang sama mengurangi kebebasan pengguna. Kata Kunci : Uang Elektronik, E-Toll, Asas Al-Hurriyyah

Actions (login required)

View Item