Implementasi perda nomor 02 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakat kelurahan ditinjau dari siyasah dusturiyah: studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung

Firmansyah, Sifa (2018) Implementasi perda nomor 02 tahun 2013 tentang lembaga kemasyarakat kelurahan ditinjau dari siyasah dusturiyah: studi kasus di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (176kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (97kB) | Preview
	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.rtf Download (9MB)
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (211kB) | Request a copy

Abstract

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah mitra kerja pemerintahan daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk mewujudkan Lembaga Kemasyarakat Kelurahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Adapun jenis-jenis LKK terdiri dari RT dan RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terhadap rangkap jabatan di Kelurahan Pasirbiru. Sebuah jabatan diberikan kepada satu orang atas dasar peraturan yang mengaturnya. Peraturan tersebut ada dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 tentang LKK. Permasalahan rangkap jabatan dalam siyasah dusturiyah dilihat dari sudut pandang kemaslahatan baik untuk pemimpin itu sendiri atau untuk yang dipimpinnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif, merupakan suatu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. Data dalam penelitian ini di peroleh melalui sumber data primer yaitu Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang LKK dan sumber data sekunder yaitu dari bahan-bahan hasil fakta di lapangan serta buku-buku, jurnal, dan dari internet yang berisikan pendapat para pakar serta hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Pertama, Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang LKK, menekankan pada pengurus LPM tidak boleh rangkap jabatan, tentu hal ini menjadi suatu keharusan bagi pihak Kepala Kelurahan Pasirbairu untuk melakukan tindakan terhadap orang atau badan yang melanggar. Kedua, bahwa temuan dilapangan terdapat rangkap jabatan dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Kekurangan sumberdaya manusia 2. Antusias masyarakat masih kurang 3. Sikap masyarakat yang apatis terhadap pemerintahan. Ketiga, tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap rangkap jabatan melalui Perda Kota Bandung Nomor 02 tahun 2013, dibuat untuk mendorong manusia melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Actions (login required)

View Item