Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul

Hasan, Muhammad Fajar Maulana (2018) Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (172kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (372kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (461kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB)

Abstract

Pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 dengan meniadakan peran pengadilan, untuk menguji secara yuridis keabsahan alasan atas pendapat pemerintah tidaklah tepat. Karena keberadaan ormas di Indonesia sebagai manifestasi dari hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. pembubaran ormas harus didasarkan pada prinsip yang diatur dalam pasal 28E UUD 1945, harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Salah satu elemen penting dalam negara hukum demokratis adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pembubaran ormas di Indonesia kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. 2) Proses pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3) Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pembubaran ormas berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi kemasyarakatan. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran siyasah dusturiyah yakni kebijakan terhadap pembubaran ormas kaitannya dengan hak kebebasan berserikat dan berkumpul. Pengaturan Undang-undang berdasarkan syari’at Islam dan pengaturan yang mengacu pada prinsip al-adalah yang digali dari siyasah dusturiyah dan diimplementasikan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dengan adanya perlindungan hukum diantara kekuasaan dan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Bahan Hukum primernya yaitu UU No 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Penilitian ini dapat disimpulkan. Pertama: Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945, undang-undang, ICCPR dan UDHR. Pembubaran Ormas tidak menyalahi hak kebebasan berserikat, namun harus didasarkan pada alasan yang objektif dan diproses melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Kedua: Proses pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 yakni, peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan status badan hukum ormas. Dengan demikian, proses pembubaran ormas secara yuridis mengalami kemunduran berdasarkan konsep due process of law karena meniadakan peran pengadilan dalam proses pembubaran ormas. Ketiga: Tinjauan siyasah dusturiyah mengenai pembubaran ormas di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2017 jika dilihat dari dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bertentangan dengan prinsip keadilan (al-adalah) dan prinsip musyawarah karena pemerintah bisa membubarkan dan mencabut status badan hukum ormas tanpa melalui pengujian kebenaran materil terhadap pendapat pemerintah terhadap ormas yang diduga bertentangan dengan pancasila tanpa melalui proses peradilan, karena seyogyanya kewenangan untuk membubarkan ormas merupakan kewenangan yudikatif.

Actions (login required)

View Item