Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Perjanjian dengan Sistem Outsourcing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kahatex

Taupik Hidayat, Taupik (1210305115) (2014) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dalam Perjanjian dengan Sistem Outsourcing dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di PT. Kahatex. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (99kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (197kB) | Preview
	Text (BAB I - IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945 (UUD RI-1945), pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan adalah hak setiap warga Negara. Dampak persaingan usaha yang begitu ketat yang berasal dari perkembangan ekonomi global membuat perusahaan-perusahaan merubah struktur pengelolaan usaha dengan memperkecil kendali manajemen, salah satunya dengan cara melaksanakan praktek outsourcing. Pelaksanaan praktek outsourcing yang sudah berlangsung kurang menjamin hak-hak tenaga kerja yang seharusnya mereka dapatkan terutama dalam permasalahan pengupahan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Memperhatikan kondisi ketenagakerjaan yang demikian kiranya perlu adanya suatu perangkat bagi perlindungan dan kepastian hokum bagi paratenaga kerja. Terutama tenaga kerja yang berstatus tenaga kerja alih daya (outsourcing). Kenyataan yang ada tak sejalan dengan hokum dan amanat konstitusi yang telah dibentuk untuk melindungi hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hokum tenaga kerja dengan system outsourcing di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan perlindungan hokum tenaga kerja dengan system outsourcing di PT.KAHATEX, untuk mengetahui upaya PT.KAHATEX dalam melaksanakan perlindungan hokum tenaga kerja dengan system outsourcing. Metode yang digunakan dalam Penelitian hukumini adalah yuridisnormative dengan menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hokum dan pendapat para sarjana hokum terkemuka dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan secara umum tentang Perlindungan Tenaga Kerja khususnya Tenaga Kerja yang berstatus Pekerja Alih Daya (outsourcing), namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyimpangan terhadap ketentuan tersebut. 2) Terdapat beberapa kendala yang dihadapi perusahaan khususnya PT. Kahatex dalam melaksanakan praktek outsourcing yang pada dasarnya dilegalkan berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3) PT. Kahatek selaku penanggungjawab para pekerjanya tetap berusaha mengatasi kendala-kendala berkaitan permasalahan tenaga kerja khususnya tenaga kerja yang berstatus outsourcing sesuai mekanis hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item