Pelaksanaan penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa

Habib, Jimmy Nour Farid (2018) Pelaksanaan penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (375kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (520kB) | Preview
	Text (BAB II) 5-bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (420kB) | Request a copy

Abstract

Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data World Health Organization (WHO) tahun 2016, terdapat sekitar 35 (tiga tuluh lima) juta orang terkena depresi, 60 (enam puluh ribu) juta orang terkena bipolar, 21 (dua puluh satu) juta terkena skizofrenia, serta 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) juta terkena dimensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah khususnya di Provinsi Jawa Barat maka pemerintah harus segera menangani penderita gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, kendala-kendala dalam penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan upaya-upaya penanggulangan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Bertolak dari pemikiran bahwa peran dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat sebagai tempat pelayanan kesehatan jiwa sesuai tercantum pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa maka dalam penegakan hukum harus menghasilkan keadilan, persamaan dimata hukum serta kemanfaatan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisi dengan pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini bertujuan untuk mengkaji aspek-aspek pelaksanaan regulasi penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Pelaksanaan penanggulangan gangguan jiwa oleh Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan aturannya, dilapangan penulis menemukan suatu perbedaaan bahwa si korban tidak mendapatkan pelayanan penanggulangan kesehatan jiwanya dari pihak Rumah Sakit Jiwa dengan alasan bahwa sikorban terdapat luka fisik di bagian lengan pada jarinya. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kemampuan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran dana, serta kurangnya program layanan konseling dipuskesmas. Adapun upaya dalam mengatasi kendala tersebut pertama dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, meningkatkan jumlah anggaran untuk kesehatan jiwa

Actions (login required)

View Item