Pelaksanaan pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidanaperedaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana:studi kasus di Pengadilan Negeri Tanggerang

Hervina, Hervina (2017) Pelaksanaan pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidanaperedaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana:studi kasus di Pengadilan Negeri Tanggerang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (603kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (480kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)

Abstract

Standar-standar internasional tentang peradilan yang adil mengharuskan warga negara asing atau orang lain yang tidak memahami atau bicara dalam bahasa yang digunakan oleh pihak berwenang, berhak mendapat bantuan penerjemah dalam semua tingkatan proses hukum. Perlindungan hak-hak ini sangat relevan dalam konteks hukum di negara Indonesia, karena sejumlah besar terpidana mati di Indonesia adalah warga negara asing, khususnya mereka yang dihukum terkait masalah narkoba. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan Pasal 53 KUHAP terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika oleh warga negara asing dalam proses peradilan pidana, dan untuk mengetahui Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori tentang konsep keadilan dan legalitas yang dikemukakan Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Penelitian ini berlokasi di Tangerang, jenis dalam penulisan penelitian hukum ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan melakukan studi pustaka serta melakukan penelitian lapangan sebagai pelengkapnya. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif. Dari hasil penelitian, pelaksanaan Pasal 53 KUHAP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Warga Negara Asing Dalam Proses Peradilan Pidana didasarkan pada asas persidangan yang harus dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan Pasal 53 KUHAP yaitu sumber daya manusia di bidang profesi penerjemah bersertifikat yang masih kurang, biaya yang terlalu tinggi untuk membayar penerjemah yang bersertifikat, kedutaan untuk negara tertentu yang tidak peduli dengan warga negara nya yang terjerat kasus pidana di Indonesia sehingga tidak mau memberikan bantuan konsuler bagi warga negaranya baik berupa bantuan hukum maupun bantuan penerjemah, serta masih terjadinya ketidaksesuaian antara berbagai aturan hukum yang mengatur tentang penerjemah dalam persidangan serta pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut ialah bekerja sama dengan institusi pendidikan dibidang Bahasa, berkordinasi dengan pihak internal kejaksaan untuk membuat program sistem kegiatan berbasis anggaran termasuk dalam membuat transparansi anggaran untuk penerjemah, lebih menjalin komunikasi yang baik dengan beberapa kedutaan negara-negara terntentu yang dinilai masih kurang memperhatikan kondisi warga negara nya yang terjerat kasus pidana di Indonesia, serta merekomendasikan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan secara khusus yang bersifat menyeluruh yang mengatur tentang juru Bahasa atau penerjemah untuk proses persidangan yang merujuk pada berbagai aturan hukum yang dianggap masih tumpang tindih antara aturan tertulis dengan pelaksanaannya.

Actions (login required)

View Item