Analisis pembentukan Perda no 03 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Studi siyasah dusturiyah

Fathurrahman, Fathurrahman (2018) Analisis pembentukan Perda no 03 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlakul karimah Kabupaten Cianjur ditinjau dari Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan: Studi siyasah dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (247kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK-1.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (687kB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (902kB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB) | Request a copy

Abstract

Peraturan Perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana proses pembentukan suatu undang-undang yang dilakukan dengan cara dan metode yang baku dan standar yang dapat mengikat semua lembaga atau pihak yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah yang harus diaplikasikan sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap pengundanganya, seperti yang diatur dalam Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga sesuai dengan norma hukum yang mengikat secara umum. Masalah penelitin ini adalah sudah berjalan dengan baik atau tidak nya proses pembentukan Perda No 3 tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah, bagaimana Tinjauan terbentuknya Perda No 03 Tahun 2006 Tentang Gerbang Marhamah, serta perspektif Siyasah Dusturiah mengenai Perda No 3 Tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan, yaitu: Proses Pembentukan Perda No 03 Tahun 2006 Tentang Gerbang Marhamah Kabupaten Cianjur berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menjelaskan Tinjauan UU No 12 Tahun 2011 terhadap perda syariah di Kab. Cianjur, Menjelaskan Prinsip Siyasah Dusturiyyah mengenai Perda No 03 Tahun 2006 tentang Gerbang marhamah di kab. Cianjur dengan UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas- asas hukum, serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti disini coba untuk melihat apakah Proses Pembentukan Perda No 03 Tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah sudah relevan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitiaan ini dengan menggunakan penelaahan, penafsiran data-data yang di kumpulkan, kemudian bisa ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Proses pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cianjur belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan terhadap Peraturan Daerah No 03 Tahun 2006 Tentang Gerbang Marhamah Kabupaten Cianjur, serta adanya kekeliruan mengenai prosedur pembentukan perda dalam hal ini Perda No 03 Tahun 2006 tentang Gerbang Marhamah. Selain itu juga terjadi kesalahpahaman mengenai pembuatan Naskah akademik yang terlambat dikarnakan kurangnya komunikasi yang berjalan dengan tidak baik diantara Pemda Kabupaten Cianjur dengan DPRD bahkan pula terjadi kekosongan hukum tentang Program Legislasi Daerah, dan kurang serius masyarakat dalam menanggapi Peraturan Daerah yang sedang diproses membuat Peraturan Daerah itu kurang mendapat masukan dari masyarakat.

Actions (login required)

View Item