Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015

Dhaningrum, Nanda (2018) Pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Putusan Nomor 285K/Pid.Sus/2015. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover .pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (33kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (316kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/Pid.Sus/2015. Kedua untuk mengetahui bagaimana tinjuan hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/Pid.Sus/2015 dikaitkan dengan Pasal Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang dihubungkan dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif analitis yang dalam hal ini dimaksudkan terhadap data hukum primer yang berhubungan dengan Putusan Mahkmah Agung Nomor 285K/PID.SUS/2015, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan melalui studi kepustakaan. Sedangkan untuk metode pendekatan penelitian, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang bahan hukum utamanya adalah menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung jo Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung berperan ganda sebagai judex juris dan judex factie. Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini bertolak pada kaidah putusan terdahulu yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 47K/KR/1979 tanggal 7 Juni 1982, bahwa berat ringannya hukuman dapat dikaji oleh Mahkamah Agung, namun tanpa pengambil ketentuan adanya pengurangan hukuman sedemikian rupa pada peradilan terdahulu. Apabila mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan di dalam masyarakat, di mana dalam perkara ini putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkmah Agung meninjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun reprensif.

Actions (login required)

View Item