Kelvin, Kelvin (2018) Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (27kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (115kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (319kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB) | Request a copy |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB) | Request a copy |
Abstract
Provinsi Sumatera Barat memiliki sistem pemerintahan Nagari yang secara administratif berada di bawah kekuasaan kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten. Pemerintahan Nagari berlandaskan kepada adat istiadat Minangkabau, yang sudah turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka. Dan di setiap Nagari memiliki lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang fokus bertugas penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Namun nilai-nilai adat tersebut sudah mulai memudar di Nagari Mungo karena dalam menjalankan perannya KAN mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan itu diantaranya, kurang jelasnya posisi KAN untuk mengeluarkan kebijakan, tidak maksimalnya dukungan masyarakat, lemahnya koordinasi, beberapa sengketa belum terselesaikan, hingga permasalah sosial di masyarakat Nagari Mungo. Skripsi ini membahas tentang peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem Pemerintahan Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang mana dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan adalah Teori Peran dari Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. Terdapat 5 (lima) dimensi peran, yaitu sebagai suatu kebijakan, strategi, alat komunikasi, penyelesaian sengketa dan sebagai terapi. Penulis menemukan adanya peran-peran KAN yang masih belum maksimal dalam sistem Pemerintahan Nagari Mungo. Sedangkan peran KAN dalam sistem pemerintahan Nagari sangatlah penting untuk kelestarian adat Minangkabau di tengah masyarakat. Maka diperlukan pembenahan dari berbagai pihak, terutama KAN itu sendiri. Hal ini pun tidak terlepas dari faktor-faktor yang menghambat, yaitu masalah kelembagaan, kesadaran niniak mamak, sumber daya manusia, ketidakpedulian kaum muda, dan masalah keuangan organisasi. Walaupun KAN Mungo didukung dengan faktor potensi aset Nagari dan banyaknya jumlah niniak mamak.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kerapatan Adat Nagari (KAN); Minangkabau; adat; budaya; niniak mamak; sistem pemerintahan; |
Subjects: | Public Administration > Public Administration in Specific Localities Public Administration > Public Administration in Indonesia Customs of People > Organization and Management Customs of Life Cycle and Domestic Life |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
Depositing User: | Kelvin Kelvin |
Date Deposited: | 27 Nov 2018 03:34 |
Last Modified: | 27 Nov 2018 03:34 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/16976 |
Actions (login required)
View Item |