Pelakssanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Implenmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok

Kamilati, Lusy (2018) Pelakssanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karawang terhadap Implenmentasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (302kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy

Abstract

DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai peran strategis dalam pemerintahan.Salah satu fungsi DPRD yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 149 ayat (1) poin c yaitu fungsi pengawasan.Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam pelaksanaannya, Perda yang ada di Kabupaten Karawang banyak yang belum implementatif, termasuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masih banyak masyarakat yang melanggar Perda KTR.Disinilah perlu adanya pengawasan dari DPRD terhadap implementasi Perda KTR.Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pengawasan DPRD, dan tinjauan Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Perda KTR. Penelitian ini ditunjang dengan teori-teori antara lain : teori Trias Politica yaitu pembagian kekuasan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Teori pengawasan yang di dalamnya terdapat teori manajemen pengawasan yang menempatkan pengawasan sebagai fungsi penutup dalam proses manajemen. Kemudian, pengawasan pemerintah yaitu pengawasan dari dan terhadap pemerintah, pengawasan dalam perspektif Siyasah Dusturiyah yang disebut sebagai tugas dari ahlul halli wa aqdi. Metodepenelitian yang digunakan adalahmetode deduktif, yaitu metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (conclusion) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan, melalui pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat di dalam undang-undang itu diterapkan dalam suatu masyarakat dan dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian,pengawasan yang dilakukan DPRD terhadap Perda KTR masih belum maksimal.Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan DPRD.Faktor pendukungnya hanya Perda KTR, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan faktor penghambat secara internal (belum dibuatnya agenda pengawasan, dan tidak mencari data dan informasi mengenai implementasi Perda, dan faktor eksternal (lambatnya penetapan Perbup, kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup, tidak adanya laporan dari masyarakat, lemahnya political will, Pemerintah Daerah lebih fokus kepada Perda APBD serta kurangnya koordinasi antara DPRD dan OPD pelaksanaan Perda KTR).Perda KTR sudah memegang prinsipSiyasah Dusturiyah yaitu keadilan, dan kaidah kemaslahatan umat.Disinilah urgensi pengawasan DPRD agar tegaknya keadilan dan kesejahteraan umat.Selain itu, Pengawasan merupakan bentuk dari prinsip tanggungjawab pemimpin.

Actions (login required)

View Item