Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengaruhnya terhadap kemajuan Daerah/Kota

Rimbawan, Diky (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengaruhnya terhadap kemajuan Daerah/Kota. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (70kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (217kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (827kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (100kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | Request a copy

Abstract

Kemajuan dan Pembangunan pada prinsipnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. Namun fakta yang terjadi justru pembangunan semakin mempertajam kesenjangan keadilan sosial antara masyarakat sehingga mengakibatkan minimnya akses perempuan pada kegiatan-kegiatan produktif dan terus menerus dibebankan untuk melakukan kegiatan reproduktif membuat perempuan semakin miskin dan semakin terpuruk. Selain itu pula anak-anak menjadi acuan utama dalam kemajuan suatu daerah, yang dimana anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan memahami Faktor yang Melatar Belakangi terbentuknya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pelaksanaan dan Pengaruh Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Kemajuan Daerah/Kota, dan relevansi kewenangan pemerintahan daerah dilihat dari Siyasah Dusturiyah terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang berdimensi rahmatan lil alamin memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagian hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagian manusia seluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Yang berlandaskan pada kaidah “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah; teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menghimpun, menganalisis dan menemukan data yang penting. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Latar Belakang Terbentuknya Perda Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 didasari atas dua faktor, dianataranya Faktor yuridis dan Faktor sosiologis; Kedua, Pelaksanaan dan Pengaruh Perda Kota Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2015 dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA), termasuk didalamnya KPAD, Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; Ketiga, Relevansi Kewenangan Pemerintahan Daerah dilihat dari Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Keharusan adanya pemerintahan dalam Islam selalu merujuk kepada upaya manusia untuk menciptakan kemaslahatan (maslhalat) dan kesejahteraan bagi umat manusia itu sendiri. Dengan adanya suatu kebijakan yang didasari dengan kegiatan musyawarah. Karena didalam musyawarah terdapat prinsip dalam mewujudkan kemaslahatan dimana prinsip itu adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, dan keadilan

Actions (login required)

View Item