Kematian di luar proses persidangan (Extrajudicial Killing) ditinjau dari Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia studi kasus terduga teroris Siyono

Bahri, Saepul (2018) Kematian di luar proses persidangan (Extrajudicial Killing) ditinjau dari Undang Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia studi kasus terduga teroris Siyono. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (402kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (592kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy

Abstract

Terorisme menjadi ancaman bagi setiap negara di dunia, berbagai negara di dunia melakukan penanganan secara khusus dalam proses pemberantasannya. Di Indonesia sendiri penanganan tindak pidakan terorisme di atur dalam Undang-Undang Terorisme yang dilakukan oleh Denses 88 Anti terror yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan oleh Densus 88 menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat karena dalam praktiknya tindakan Densus 88 menjadi sorotan publik, yaitu adanya tindakan yang melampaui undang-undang tentang pemberantasan terorisme, munculnya extrajudicial killing oleh Densus menimbulkan anggapan masyarakat bahwa densus telah melakukan pelanggaran Pasal 104 UU HAM terhadap pihak yang baru diduga sebagai teroris. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis proses penindakan terhadap terorisme oleh Densus 88 terkait adanya indikasi perbuatan pelanggaran HAM terhadap kematian terduga teroris Siyono apakah termasuk dalam extrajudicial killing apabila ditinjau dari UU HAM. Selain itu untuk mengetahui dan memahami mengenai kendala dan upaya apa yang dilakukan oleh negara dalam mencegah terjadinya pengulangan extrajudicial killing. Penelitian ini mengacu kepada teori Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan keadilan dan persamaan dihadapan hukum, karena pada dasarnya terduga teroris adalah manusia dan warga negara Indonesia yang harus mendapatkan hak nya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang berhubungan terkait penelitian ini. Tahap pengumpulan data dan tahap analisis data, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan komprehensif, maka pembahasan penarikan kesimpulan sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang dimunculkan berdasarkan analisis dan interpretasi dari sumber informasi yang ada dalam data yang telah ditelaah. Hasil penelitian adalah kasus kematian teroris Siyono bisa termasuk dalam extrajudicial killing, terdapat dalam poin Pasal 104 UU HAM, karena menurut bukti dari hasil penelitian kematian siyono meninggal masih dalam proses pemeriksaan dan hasil outopsi menemukan adanya luka memar yang janggal di beberapa titk bagian tubuk Siyono. Sehingga bisa diartikan adanya indikasi kekerasan yang menyebabkan kematian terhadap Siyono yang di lakukan oleh petugas Polri dalam hal ini Densus 88 AT. Akan tetapi kematian teroris Siyono belum bisa dikategorikan pelanggaran HAM berat karena terduga terorisme itu penduduk sipil yang bersenjata. Kendala dalam pengungkapan kasus kematian Siyono, diantaranya: Koordinasi antara lembaga yang konsen terhadap permasalahan HAM (dalam hal ini Komnas HAM) dengan aparat penegak hukum yang berwenang dalam pengungkapan kasus kematian Siyono kurang baik, Pemberitaan media yang tidak objektif menimbulkan opini publik, Peraturan yang tumpang tindih dalam penanganan tindak pidana terorisme, terutama dalam upaya penangkapan teroris. Dalam hal koordinasi antar lembaga yang kurang baik Pemerintah melakukan upaya meningkatkan profesionalisme lembaga serta memaksimalkan aparat penegak hukum terutama dalam tindak pidana terorisme agar melakukan penegakkan hukum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif. Upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM yaitu dengan melakukan mediasi HAM bersama-sama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum, serta dilakukan sosialisasi melalui pendidikan dan penyuluhan oleh pemerintah maupun Komnas HAM secara langsung, agar masyarakat dapat lebih objektif dalam memandang penanganan kasus tindak pidana terorisme. Dilakukannya secara rutin pengkajian, penelitian dan pemantauan tentang peraturan perundang-undangan HAM oleh pemerintah maupun Komnas HAM, agar diperoleh suatu produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun aparat penegak hukum

Actions (login required)

View Item