Kritik siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif pasca reformasi di Jawa Barat

Bunyamin, Bunyamin (2017) Kritik siyasah dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif pasca reformasi di Jawa Barat. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (512kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (909kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

INDONESIA Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia, yang ditandai dengan sistem pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki pranata aturan yang melingkupi kenegaraan berdasarkan kedaulatan dan independensi. Kedaulatan tersebut ditandai dengan lahirnya negara hukum sebagai amanah konstitusi rakyat bagi para wakil mereka di lembaga-lembaga negara. Selain itu, Indonesia negara mayoritas muslim di dunia. Meskipun demikian dalam sistem kenegaraan tidak serta merta menerapkan hukum Islam mengatur pranata dan pengelolaan pemerintahan. Namun, hukum Islam tersebut sebagai spirit dalam menjalankan setiap perkara yang berhubungan dengan konstitusi negara bahkan hukum islam menjadi subsistem hukum nasional. Penelitian ini fokus melakukan kritik siyasah dusturiyah terhadap pemilu legislatif di Jawa Barat dengan merujuk pada hukum Islam itu sendiri; Rumusan masalah: adalah Sinkronisasi undang-undang Pemilu dengan ketentuan UUD 1945, dan praktek pelaksanaanya, tingkat partisipasi masyarakat serta kontribusi fiqih siyasah dusturiyah bagi peraturan undang-undangan ini. Penelitian menggunakan pendekatan metode yuridis normatif. Sumber primer penelitian ini adalah Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Pasca Reformasi serta peraturan yang menyertainya juga karya para ulama fiqih bidang ketatanegaraan, sedangkan data sekunder adalah kepustakaan-kepustakaan lain yang terkait dengan dinamika perundang-undangan tentang pelaksanaan pemilu legislatif dengan perspektif kritis dari konsep siyasah dusturiyah. Selanjutnya penulis melakukan analisis teks sehingga dapat menemukan hasil penelitian yang menjadi konstribusi bagi hukum islam di Indonesia. Data penelitian menunjukan peraturan perundang-undangan pemilu pasca reformasi berbeda dengan sebelumnya. Pemilu tersebut tidak lagi menganut sistem perwakilan dalam permusyawaratan melainkan pemilu langsung baik pemilihan umum presiden maupun kepala daerah. Dinamika peraturan tersebut tidak relevan dengan fiqih siyasah dusturiyah dari sumber menurut pendapat Al-Mawardi. Kesimpulan, kritik siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pemilu legislatif dilihat dari beberapa aspek yang disepakati dan tidak disepakati dari fase perubahan zaman dan pemikiran hukum itu sendiri. Di dalamnya ada kritik-kritik yang tersaji dari setiap fase perkembangan zaman terhadap sistem demokrasi di Indonesia. ENGLISH Indonesia is the third largest democratic country in the world. It is marked by the existence of general election system, both the executive and legislative in the country. As a democratic country, Indonesia has a rule that covers a nation state, based on the sovereignty and independence. The Sovereignty is marked by the creation of the state of law as a constitutional mandate of the people for their representatives in the state institutions. Moreover, Indonesia is a Muslim majority country in the world. Although as a country with a Muslim majority population, but in the nation state system it doesn’t fully apply the Islamic law in regulating the governance management. However, the Islamic law is as a spirit in carrying out any cases related to the country's constitution. This research is focused on critizing siyasah dusturiyah on the implementation of the legislative elections in West Java focused to the Islamic law itself, so that the formulation of the cases is how to synchronize election constitution with the higher provisions, and how the practice of implementation of the election runs, the participation level of society and the contribution of fiqih siyasah dusturiyah. This research uses normative yuridical with a law approach. The primary source of this research is the Constitution of the Implementation of Legislative Elections of the Post-Reformation as well as the regulations accompanied by the creation of ulemna fiqh in the field of administrative matters in the Islamic law, meanwhile the secondary data is the other literatures related to the dynamics of legislation on the implementation of the legislative elections by utilizing a critical perspective from the concept of siyasah dusturiyah. Furthermore, the authors analyze the text to find a research note. The result of the research is that the election legislation regulation of the Post-Reformation is different in the prior. The election don’t use a representative system anymore in a deliberation but a direct election either the election of presidential and regional heads. The dynamics of these regulations are not relevant to fiqih siyasah dusturiyah. The conclusion of this research is the criticism of siyasah dusturiyah on the implementation of the legislative election can be seen from several aspects agreed and disagreed on the phase of era change and the thought of the law itself. There are criticisms in it from each phase of the era development on the democratic system in Indonesia.

Actions (login required)

View Item