Anotasi putusan Pengadilan Negeri Garut no. 12/PDT/G/2013 tentang gugatan class action dalam proses ganti rugi di BPR Bungbulang dihubungkan dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Ayu, Intan Krisna (2018) Anotasi putusan Pengadilan Negeri Garut no. 12/PDT/G/2013 tentang gugatan class action dalam proses ganti rugi di BPR Bungbulang dihubungkan dengan UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (399kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (479kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | Request a copy

Abstract

Kekuasaan Kehakiman menjadi tiang penyangga suatu pilar dan unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja. Dalam negara hukum kekuasaan dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Dalam putusan ini, berdasarkan UU LPS Pasal 54 ayat (5) menyebutkan” apabila seluruh asset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Namun pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Garut dalam Putusan No 12/PDT/G/2013 tidak mencerminkan kekuasaan hakim yang seperti di atas, karena berdasarkan Pasal 6 ayat (2) poin a dan b UU LPS menyebutkan Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan, manurut penulis putusan tersebut merupakan putusan yang cacat formil eror in persona karena kekurangan para pihak yang berperkara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus posisi terhadap putusan No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT, untuk menganalisis pertimbangan hukum Hakim terhadap Putusan No. 12/PDT/G/2013/PN.GRT dan untuk mengetahui akibat hukum dari gugatan class action dalam putusan ganti rugi berdasarkan UU LPS. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia dikemukakan dengan sangat eksplisit bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Teori hukum yang digunakan adalah teori hukum keadilan, dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) poin a dan b UU LPS menyebutkan Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS; Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan sumber data primer, seperti UUD 1945, sekunder seperti buku-buku, tersier seperti kamus. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi lapangan, observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif. Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Setelah dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai UU LPS No. 4 tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) poin b, bahwasanya seharusnya LPS mempunyai kewajiban terhadap bank yang telah di liquidasi dan apabila dalam putusan tidak mencantumkan LPS sebagai tergugat dalam gugatan aquo, maka gugatan yang diajukan oleh para penggugat merupakan gugatan yang mengandung cacat formil Eror in persona dalam bentuk plurium litis consortium (kekurangan pihak).

Actions (login required)

View Item