Kewajiban menanam pohon menurut peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 3 tahun 2012 dihubungkan dengan syarat dan tujuan perkawinan

Ramdani, Fajar (2016) Kewajiban menanam pohon menurut peraturan daerah Kabupaten Kendal nomor 3 tahun 2012 dihubungkan dengan syarat dan tujuan perkawinan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (264kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (454kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB)
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB)
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)

Abstract

INDONESIA : Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012, yaitu ”Sebelum melakukan pernikahan, setiap calon pengantin wajib menanam dua pohon”. Kewajiban menanam pohon menjadi salah satu syarat yang harus ditempuh sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, kewajiban menanam pohon menjadikannya juga sebagai syarat perkawinan tambahan yang berlaku bagi masyarakat Kabupaten Kendal, disamping syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan berupa keharusan pencatatan perkawinan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012, menjelaskan kedudukan Perda berdasarkan konsep penyusunan peraturan daerah dan pandangan hukum Islam terhadap Perda ditinjau dari kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Penelitian ini dititikberatkan pada Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap baik secara konstitusinal maupun yuridis. Peraturan daerah juga merupakan wujud penggalian dan penemuan hukum dari penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan nilai-nilai hukum serta ciri khas masing-masing daerah yang hidup di masyarakat. Peraturan daerah merupakan produk hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dijadikan pedoman serta dijadikan bahan sumber hukum tertulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian lapangan (field research) dengan metode deskritif-analitis, yaitu menggambarkan atau menelaah peraturan daerah dikaitkan dengan syarat perkawinan kemudian dianalisa berdasarkan konsep penyusunan perda, teori kemaslahatan dan tujuan perkawinan. Untuk mempertajam analisa digunakan pula studi kepustakaan dengan mambaca dan menelaah sumber data primer dan sumber data sekunder yang kemudian dihubungan satu sama lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 berdasarkan konsep penyusunan peraturan daerah merupakan perda yang tidak bermasalah dilihat dari isi, prosedur penyusunan dan kewenangan pemerintah. Pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi pasangan calon pengantin dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 dilakukan bersamaan dengan pengurusan pembuatan permohonan kehendak nikah di Desa/Kelurahan. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ialah penghijauan yang merupakan usaha penataan lingkungan dengan menggunakan tanaman sebagai materi pokoknya dan perkawinan sebagai syarat penunjang pelaksanaannya Tinjauan hukum Islam terhadap Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ditinjau dari segi kemaslahatan menjamin keberlangsungan hidup manusia beserta makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang dan berkesinambuangan dan pertimbangan menghasilkan buah dan bibit yang produktif. Hasil analisa tersebut merupakan hifdzu maal yang merupakan hasil analisa maslahah mursalah melalui metode maqasid syariah. ENGLISH : Article 4 paragraph (1) Kendal District Regulation No. 3 of 2012, which "Prior to the wedding, every bride shall be planted two trees". The obligation to plant trees become one of the requirements that must be taken before carrying out the marriage. Thus, the obligation to plant trees as well as a requirement making additional marriage for a community of Kendal, in addition to the terms of marriage according to Islamic law and the legislation must be registration of marriages. The purpose of this study was conducted to determine the implementation and impacts arising from Kendal Regional Regulation No. 3 of 2012, explaining the position of decisions under the concept of drafting local regulations and statutory view of Islamic law in terms of the benefit and purpose of marriage. This study focused on regulation Kendal District No. 3 of 2012 which has permanent legal power either konstitusinal or juridical. Regulations also a manifestation excavation area and the discovery of the law of the further elaboration of legislation which is higher by taking into account the legal values and characteristic of each region are living in the community. Local regulations is a legal product that has obtained permanent legal force be relied upon and used as source material written law. This type of research is a field research study (field research) with descriptive-analytic method, which portray or examine the condition of local regulations associated with marriage is then analyzed based on the concept of local regulations, the theory of the benefit and purpose of marriage. To sharpen the analysis is also used to read something about literature study and examine the source of primary data and secondary data sources then connecting it to one another. The results showed that the position of Kendal District Regulation No. 3 of 2012 is based on the concept of the legislative drafting a regulation that is not problematic views of the contents, preparation procedure and the authority of the government. Implementation of the obligation to plant trees for the bride and groom couples in Kendal Regional Regulation No. 3 of 2012 performed in conjunction with the administration will request the manufacture of a marriage in the village. Impacts arising from Kendal Regional Regulation No. 3 of 2012 is that greening is a business arrangement with the environment using plants as their subject matter and marriage as a condition for supporting its implementation Overview of Islamic law against Kendal Regulation No. 3 of 2012 in terms of the benefit guarantees the survival of human beings with other living things in the long term and berkesinambuangan and consideration produces fruit and seeds that productive. The results of this analysis are hifdzu maal which is the result of the analysis maslahah mursalah through methods maqasid sharia.

Actions (login required)

View Item