Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 6 UU No. 08 Tahun 2010 tntang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)

Elis Nurhasanah, Elis (1211306014) (2015) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Pasal 6 UU No. 08 Tahun 2010 tntang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (176kB) | Preview
	Text (BAB I - IV) 4_bab1sd4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 5_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)

Abstract

Penerimaan korporasi sebagai subjek hukum tersebar dalam beberapa undang-undang khusus seperti UU No. 08 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan timbul dengan adanya doktrin universitas delinguere non potest artinya korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana karena keberadaan korporasi hanyalah sebuah fiksi hukum, dan kaidah fiqh menyatakan bahwa tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia hidup. Berdasarkan hal diatas, permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana tinjuaun hukum pidana Islam tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 08 Tahun 2010 dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualtatif, data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: pertama, ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 6 UU No. 08 Tahun 2010, yang berisi bahwa tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No 08 Tahun 2010 yang dilakukan korporasi maka pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Korporasi dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi salah satu atau semua rumusan Pasal 6 ayat 2. Sehingga doktrin universitas delinguere non potest mengalami pergeseran dengan menerima konsep pelaku fungsional dan konsep identifikasi atau dengan menerima asas lex specialis derogot legi generalis karena bagaimanapun juga setiap orang yang melanggar aturan yang telah diatur undang-undang harus bertanggunjawab atas perbuatan yang dilakukan. Adapun sanksi terhadap korporasi berupa pidana denda dan pidana tambahan seperti pengumuman putusan hakim, pencabutan yang terdapat dalam Pasal 7. Kedua, tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa kehendak korporasi merupakan kehendak jama’ah yang terwujud dari rapat pertemuan, rapat direksi atau musyawarah, melalui kehendak jama’ah korporasi dapat melakukan kejahatan, sehingga korporasi dapat diminta pertanggungjawaban atas tindakan pengurus/ karyawan korporasi. Dengan demikian konsep tempat pertanggungjawaban pidana adalah manusia hidup dapat mengalami pergeseran dengan adanya konsep kemadlaratan menetapkan adanya pertanggungjawaban korporasi, yang merupakan tujuan pokok hukum Islam yaitu meraih kemashlahatan dan menolak kemadhratan. Adapun hukuman terhadap korporasi adalah hukuman ta’zir berupa pidana denda, penyitaan, pembubaran, dan putusan hakim.

Actions (login required)

View Item