Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris

Muhajirin, Muhajirin (2014) Implikasi putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 2531 tahun 1988 tentang operasi ganti kelamin Dedi Yuliardi alias Dorce Ashadi terhadap kedudukan waris. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (98kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (742kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (699kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (648kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB)

Abstract

Masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut juga sebagai gejala transeksual atau transgender merupakan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Perkembangan teknologi khususnya di bidang kedokteran, memungkinkan para penderita transeksual melakukan operasi ganti kelamin. Maka menjadi menarik untuk dikaji karena dalam praktiknya operasi ganti kelamin tidak terlepas dari permasalahan yang pada akhirnya akan berdampak kepada kedudukan warisnya. Ada kalanya operasi ganti kelamin dipandang baik oleh sebagian kalangan tetapi ternyata sebagian kalangan yang lain banyak yang memandang melanggar qodrat Allah SWT. Dalam hukum perdata umum maupun perdata islam, hukum waris bagi yang telah melakukan operasi ganti kelamin belum ada peraturan perundang-undangannya maka penulis akan mencoba mencari solusi dengan mengedepankan pendapat para ulama ormas islam yang berkedudukannya sebagai penghubung (mediator) antara pemerintah dengan umat Islam yang merupakan bagian dari tatanan hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui substansi dan pertimbagan hukum Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 tentang operasi ganti kelamin, untuk mengetahui Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap pertimbangan hukum operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988, dan untuk mengetahui Pandangan Ormas Nahdlatul Ulama dan Persis Provinsi Jawa Barat terhadap kedudukan waris bagi yang operasi ganti kelamin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni memberikan gambaran tentang simulasi dan kejadian yang faktual yaitu tentang Implikasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 Tahun 1988 Tentang Operasi Ganti Kelamin Terhadap Kedudukan Waris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada responden, yaitu Ulama Ormas NU, Persis, dan Hakim Pengadilan Agama Bandung. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa berdasarkan substansi dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2531 tahun 1988 dan pertimbangan Hukumnya menyatakan bahwa Dedi Yuliardi alias Dorceashadi berstatus kelamin perempuan serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana perempuan pada umumnya, menurut Ulama Ormas NU maupun Persis Provinsi Jawa Barat Operasi kelamin dihukumi haram apabila hanya disandarkan pada keinginan pribadi tanpa adanya suatu cacat pada sisi jasmani atau alat kelaminnya yang membolehkan dilakukannya operasi tersebut. Dan operasi kelamin dihukumi boleh (mubah) apabila dilakukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kelamin seperti kelaminnya memiliki kelainan (penyakit) dan yang memiliki alat kelamin ganda. Menurut Ulama Ormas NU dan sebagian Ulama Persis Provinsi Jawa Barat apabila hukum operasi ganti kelaminnya diperbolehkan maka kedudukan warisnya sesuai dengan jenis kelamin setelah melakukan operasi. Jika setelah operasi ganti kelamin berjenis kelamin perempuan maka hukum warisnya mendapat bagian waris perempuan, begitu juga sebaliknya. Dan apabila hukum operasi kelaminnya diharamkan maka kedudukan warisnya dikembalikan sebagaimana alat kelamin sebelum dioperasi. Jika sebelum operasi kelamin berjenis kelamin perempuan maka hukum warisnya mendapat bagian waris perempuan, begitu juga sebaliknya. Adapun sebagian dari pendapat Ulama Ormas Persis Provinsi Jawa Barat hukum waris seseorang ditentukan berdasarkan jenis kelamin yang tampak pada saat pewaris meninggal tanpa melihat latar belakang kejadian sebelumnya meskipun ahli waris telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum pewaris meninggal.

Actions (login required)

View Item