Pencatatan perkawinan menurut fiqih munakahat dan perundang-undangan dalam tinjauan maqasid syari’ah: Kajian deskriptif-analitis

Hairurrozi, Hoirurrozi (2017) Pencatatan perkawinan menurut fiqih munakahat dan perundang-undangan dalam tinjauan maqasid syari’ah: Kajian deskriptif-analitis. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (244kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (921kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB)
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB)
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (757kB)
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (476kB)

Abstract

INDONESIA : Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena senantiasa muncul ragam pendapat, baik sebelum terbentuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun setelahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan sebagai pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama, tidak terdapat ulama yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun pelengkap. Akan tetapi, hampir di setiap peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan selalu ada, sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang. Pokok bahasan yang dikaji dalam Tesis ini adalah tentang konsep pencatatan perkawinan dalam Fiqih Munakahat dan perundang-undangan, kemudian menganalisa pencatatan perkawinan dengan menggunakan maqasyid asy-syari’ah serta urgensi pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research), yang mana lebih mengutamakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan sifat Penelitian pustaka ini lebih bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif yaitu menggambarkan tentang pencatatan perkawinan, sedangkan analitis yaitu menganalisi konsep pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan Perundang-undangan dan urgensinya bagi para pelaku perkawinan di bawah tangan dengan pisau analisis maqashid asy-syari’ah. Metode analisis data yang digunakan adalah induksi, yaitu berangkat dari praktik perkawinan sirri kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian, pencatatan perkawinan dalam Kitab Fikih dan perundang-undangan, dengan menggunakan analisis maqasid asy-syari’ah, yang pada intinya perintah pencatatan perkawinan dalam fikih tertulis secara implisit yakni berupa walimah ‘urs, sedangkan dalam undang-undang perkawinan tertulis secara eksplisit. Dari sisi kemashlahatan yang ditimbulkannya, pencatatan perkawinan tidak saja sebagai pelengkap dari perkawinan, akan tetapi menjadi sebuah peristiwa penting yang harus dipatuhi dan menjadi perhatian serius dari setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar dicatatkan perkawinannya. Sedangkan apabila dilihat dari sisi urgensinya, maka pencatatan perkawinan menempati tingkatan hajiyyah, yang semata-mata tujuannya adalah untuk kemashlahatan setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan terutama fihak istri dan anak, dengan adanya bukti tertulis berupa akta, maka akan memelihara dan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta baik dalam kehidupan sosial maupun di depan hukum apabila terjadi permasalahan dalam keluarga. ENGLISH : Marriage record in Indonesia becomes an interesting topic because it always triggers various opinions from Islamic scholars before or after it had been established in Indonesian Law (UU) No 1 year 1974 about marriage. Based on the Islamic handbooks used as guidelines by the Ministry of religious affairs to solve the problems in Indonesian Religious Courts, there is no Islamic scholar who stated that one of the conditions of marriage is recording the marriage, neither it was a condition of legitimate nor complementary. However, almost the laws which have been implemented in Indonesia, the paragraph about the marriage record had always been existed, as part of the marriage supervision which was mandated by the law. The subject of study in this thesis is the concept of marriage record in Fiqih Munakahat (marriage and family jurisprudence) and the law, then analyze the marriage record using Maqasyid ash-Shari'ah and urgency of marriage record in Indonesian law. This research is a library research because it prefers to use library materials as the main sources. The research data collection technique is in the form of a literature study that consists of primary data, secondary, and tertiary. Moreover, the characteristic of this literature study is descriptive-analytic. Descriptive describes the marriage record, while analytical namely analyzing the concept of marriage record in the Islamic Jurisprudence books and Indonesian law, furthermore urgency of marriage without records by using the theory of maqashid ash-shari'ah analysis. Data analysis method used is induction, which departed from the practice of Sirri marriage (marriage without record) then draws the general conclusion. the research result has shown that marriage record in the Islamic Jurisprudence book and Indonesian law, by using the analysis of maqasid ash-Shari'ah, which there is an order for recording the marriages, in islamic jurisprudence it was written implicitly in the form walimah 'urs (wedding party), while the marriage law it was explicitly written. In addition, marriage record (marriage certificate) for couples who getting marriage is in accordance with maqashid ash-Shari'ah (objectives of syarak). Meanwhile, from the other perspective of the urgency, marriage record occupy dhoruriyah (emergency) level, it is for goodness for the couple especially for wife and children, with written evidence in the form of certificate, it will protect their religion, life, intellect, family, and wealth both in social life as well as in front of the Indonesian law and various problems in the family. Thus, it is obligatory for any couple who will get marry to record their marriages.

Actions (login required)

View Item