Perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching di PT. Kartika Budi Daya hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011

Citrawati, Mega (2013) Perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching di PT. Kartika Budi Daya hubungannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (65kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 1_abstrak.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 2_daftarisi.pdf Download (326kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_bab1.pdf Download (503kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text (BAB III) 5_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB)
	Text (BAB IV) 6_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (44kB)

Abstract

Kartika Budi Daya tidak sesuai/tidak relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No Dikarenakan banyaknya pekerja outsourcing yang dirugikan atas tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak adanya jaminan perlindungan hukum atas keberlangsungan pekerjaan mereka. Kemudian salah satu perkumpulan serikat buruh mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 yang dianggap inkonstitusional (bertentangan dengan Undang-Undang), Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian atas pasal-pasal yang diujikan, yaitu hanya Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) b yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Tujuan dari adanya penulisan ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 27/PUU-IX/2011. 2) Kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching. 3) Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja outsorching dalam hal terjadi pelanggara terhadap hak-hak pekerja outsorching. Penelitian ini bertolak dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28 D ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2). Dengan kata lain perlindungan hukum harus didapat pekerja dari pengusaha. Maka putusa Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011 menyebutkan bagi pekerja yang menggunakan sistem PKWT harus mensyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching di PT Kartika Budi Daya. Serta menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-XI/2011 mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja outsorching di PT.27/PUU-IX/2011 yang memuat mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam hal pengalihan hak-hak pekerja. Terdapat kendala dalam pelaksanaan perlindaungan hukum tersebut diantaranya kurangnya pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan, perusahaan merasa dirugikan dan terbebani oleh isi putusan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan para pekerja dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yaitu dengan melakukan musyawarah, upaya non litigasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan Hubungan Industrial.

Actions (login required)

View Item