Sanksi tindak pidana homoseksual perspektif KUHP dan hukum pidana Islam

Putra, Arsa Nugraha (2017) Sanksi tindak pidana homoseksual perspektif KUHP dan hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (613kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (770kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (801kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (431kB)

Abstract

Penyimpangan seksual merupakan perilaku seksual yang menyimpang dari perilaku seksual pada umumnya, salah satunya adalah homoseksual. Homoseksual adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang berjenis kelamin sama. Homoseksual juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari fitrah seksual manusia, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan keji dan nista. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria tindak pidana homoseksual dalam KUHP dan hukum pidana Islam, bagaimana sanksi tindak pidana homoseksual dalam KUHP dan hukum pidana Islam, serta persamaan dan perbedaan tindak pidana homoseksual antara KUHP dan Hukum Pidana Islam. Tujuan sanksi pidana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai pembalasan, sebagai pencegahan dan gabungan keduanya pembalasan dan pencegahan. Dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dikenai sanksi ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ berdasarkan bentuk perbuatannya. Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah adanya nash yang melarang perbuatan tersebut, perbuatan melawan hukum dan orang yang dapat mempertanggungjawabkan pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data apa adanya dan dianalisis dengan pendekatan normatif yang berkaitan dengan tindak pidana homoseksual. Sumber data diperoleh dari buku-buku yang membahas lansung pembahasan ini dan buku-buku yang mendukung pembahasan ini. Hasil penelitian ini bahwa kriteria tindak pidana homoseksual dalam pasal 292 KUHP adalah perbuatan cabul, pelaku adalah orang yang telah dewasa, korban berjenis kelamin yang sama dan korban patut diduga belum dewasa atau belum kawin. Sedangkan kriteria tindak pidana homoseksual dalam hukum pidana Islam adalah pelakunya seorang mukallaf, berjenis kelamin yang sama antara keduanya, melakukan persetubuhan melalui dubur (anus), dan persetubuhan dilakukan atas dasar untuk memenuhi nafsu (tidak dalam keterpaksaan). Sanksi tindak pidana homoseksual dalam pasal 292 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun tidak bisa dikatakan menjerakan pelaku.Sedangkan sanksi dalam hukum pidana Islam, penulis sependapat dengan salah satu pendapat fuqaha yaitu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang menyatakan bahwa sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana homoseksual adalah dibunuh dengan pertimbangan dilihat dari sudut pandang teologis, filosofis, sosiologis dan yuridis. Persamaan hukum tindak pidana homoseksual dapat dilihat dari segi pelaku homoseksual yang harus dewasa, sedangkan perbedaan hukum dilihat dari objek homoseksual, orang yang mempertanggungjawabkan pidana, bentuk perbuatannya dan jenis sanksi yang dijatuhkan. Faktor yang menyebabkan persamaan ialah bahwa segala kejahatan harus ada sanksinya, sedangkan faktor yang menyebabkan perbedaan ialah bahwa perbedaan sumber hukum antara KUHP dan hukum pidana Islam.

Actions (login required)

View Item