Kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dihubungkan dengan UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Naufal, Muhammad Tsaqib (2017) Kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dihubungkan dengan UU No.30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (288kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAKS.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI fix.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (532kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (639kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)

Abstract

INDONESIA Kewenangan eksekusi putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mutlak menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri. Begitu pula menurut UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No.8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No.8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah menyatakan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (2) Analisis Terhadap Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini berdasarkan dari pemikiran bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas idealnya harus menjadi kewenangan pihak Pengadilan Agama. Karena Basyarnas adalah lembaga arbitrase Islam yang segala ketentuannya menganut aturan hukum Islam. Ketika yang dianut aturan hukum Islam maka lembaga yang lebih berwenang mengeksekusinyapun lembaga yang mengadili sengketa dengan aturan hukum islam. Di Indonesia sendiri lembaga pengadilan yang mengadili sengketa dengan atauran hukum Islam yaitu Pengadilan Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai kewenangan eksekusi putusan Basyarnas. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas yang menurut UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No.48 Tahun 2009 dan SEMA No.8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No.8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri ini kurang tepat, karena idealnya Basyarnas yang berbasis arbitrase Islam seharusnya eksekusi putusannyapun dieksekusi oleh Pengadilan Agama. Seperti halnya kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menurut UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan UU No.21 Tahun 2008 Tentang Pebankan Syariah menjadi kewenangan pihak Pengadilan Agama. ENGLISH Authory of execution of Basyarnas decision according to law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution absolutely becomes the authority of the State Court. As well as by law No. 48 of 2009 on the authority of the judiciary and Supreme Court Circular No. 8 of 2010 on the confirmation of the absence of the circular letter of the Supreme Court No. 8 of 2008 on the Execution of Sharia Arbitration Decisions stated that the authority of execution of Basyarnas decision becomes the authority of the State Court. This research aims to determine: (1) Authory of execution of Basyarnas decision according to law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. (2) Analysis of Authory of execution of Basyarnas decision in the law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. This research is based on the idea that the authority of execution of Basyarnas decision should ideally be the authority of the Religious Court. Because Basyarnas is an Islamic Arbitration Institution that all its provisions embrace the rule of Islamic law. When that is followed by the rule of islamic law then the more authorized institution execute any institution that prosecute the dispute with the rule of Islamic law. In Indonesia the judiciary courts who prosecute the dispute inthe rule of islamic law namely the Religious Court. The method used in this research is analytical descriptive method, This method is expected to describe the analysis as a whole integrated in the research on the authority execution of Basyarnas decision. Each data collection technique is literature study. After data collected and then analyzed by using descriptive method. This research concludes that Authory of execution of Basyarnas decision according to law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, the law No. 48 of 2009 on the authority of the judiciary and Supreme Court Circular No. 8 of 2010 on the confirmation of the absence of the circular letter of the Supreme Court No. 8 of 2008 on the Execution of Sharia Arbitration Decisions becomes the jurisdiction of the State Court is less precise, Because ideally Basyarnas based on Islamic arbitration should be executed by executed end. As well as the authority of dispute resolution of sharia economy according to law No. 3 of 2006 on Religious Courts and the law No. 21 of 2008 on sharia banking becomes the authority of the Religious Court.

Actions (login required)

View Item