Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang tuna netra terhadap pelayanan jasa perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Elfauzy, Dwiky (2017) Pelaksanaan pemenuhan hak penyandang tuna netra terhadap pelayanan jasa perbankan dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (41kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK 1.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (27kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (229kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (24kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB)

Abstract

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan Negara dima semua warga Negara Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan adil tanpa melihat kekurangan dan keterbatasan itu yang diartikan oleh Penyandang Disabilitas Tuna Netra dalam memperoleh berbagai akses khusunya akses pelayanan jasa perbankan, Perbankan sebagai sarana pertumbuhan ekonomi dan sarana pemerataan kesejahteraan dengan memberikan pelayanan jasanya, tidak serta merta menyentuh berbagai kalangan salah satunya yaitu Penyandang Disabilitas Khusunya Penyandang Disabilitas Tuna Netra dimana haknya dalam pelayanan jasa perbankan belum terpenuhi. Tujuan dari hasil penelitian yaitu untuk mengetahui mengapa hak yang diterima Penyandang Disabilitas Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan tidak terpenuhi, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Tuna Netra terhadap pelayanan jasa perbankan. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu meninjau perundang-undangan dan teori yang relevan dan menjadi tolak ukur sesuai dengan prakteknya, diantaranya UUD 1945 Pasal 27, Pasal 28 D, Pasal 28 F dan Pasal 28 H, KUHPerdata Pasal 433, Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dan teori yang relevan diantaranya teori keadilan, teori hukum pembangunan, teori HAM, dan teori kecakapan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu mengambarkan, menganalisa, mengklarifikasi dan mengkrontruksi fenomena yang didasarkan atas hasil pengamatan yang menyangkut permasalahan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif-empiris didasarkan pada asas hukum dan perundang-undangan dan kenyataan yang ada pada masyarakat, mengunakan analisis normatif kualitatif dengan cara studi dokumen sepeti sumber sekunder. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang pertama bahwa hak Penyandang Disabilitas Tuna Netra tidak terpenuhi dan terlaksana masih ada penolakan yang dilakukan oleh pihak perbankan dikarenakan adanya anggapan Penyandang Tuna Netra tidak cakap hukum dan tidak dapat melakukan kewajibannya, sehingga pihak. Penyandang Disabilitas tidak dapat menikmati jasa yang ditawarkan bank. Adapun yang kedua, bahwa kendala yang dihadapi oleh kedua belah pihak dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur terkait dengan pelayanan jasa perbankan bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra salah satunya yaitu fasilitas-fasilitas pendukung untuk memudahkan pihak Penyandang Disabilitas mengakses perankan. Yang ketiga bahwa untuk mengatasi kendala kedua belah pihak bersama-sama melakukan upaya agar kewajiban dan hak kedua belah pihak terpenuhi dengan berimprovisasi baik itu yang dilakukan pihak bank maupun pihak Penyandang Disabilitas Tuna Netra.

Actions (login required)

View Item