Muttaqien, Fahmi Zainal (2018) Pelaksananaan pembentukan peraturan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 13 tahun 2012 tentang pembentukan produk hukum daerah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (101kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (392kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (451kB) | Request a copy |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB) | Request a copy |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB) | Request a copy |
Abstract
Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah terdapat produk hukum ynag dihasilakn oleh suatu daerah, salah satunya Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Program pembentukan peraturan daerah Kota Sukabumi belum berjalan optimal. Program Pembentukan Peraturan harus disusun secara terpadu, terencana, dan sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembentukan peraturan daerah pada dewan perwakilan rakyat daerah kota sukabumi apakah sesuai dengan peraturan daerah tentang produk hukum daerah, dan untuk mengetahui kendala dan upaya DPRD dalam melaksanaan pembentukan peraturan daerah Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Dalam mengumpulkan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Berdasarkan Hasil penelitian ini mengasilkan kesimpulan yaitu : Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah DPRD Kota Sukabumi telah melibatkan masyarakat dan sudah benar dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku; Kendala pelaksanaan pembentukan peraturan daerah adalah kendala SKPD tidak tepat waktu, padatnya waktu dan kegiatan, pembahasan kurang kondusif, tidak ada koordinasi antara DPRD dengan Sekretaris Daerah, jadwal tidak sistematis; Meminta judul ruang lingkup pengaturan, mengadakan waktu tambahan penyusunan, rapat semaksimal mungkin, koordinasi DPRD dengan Sekretaris Daerah, dan Koordinasi Biro Hukum bagian fasilitasi provinsi.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pembentukan Peraturan Daerah; DPRD, Produk Hukum Daerah |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
Depositing User: | Fahmi Zainal Muttaqien |
Date Deposited: | 18 Jan 2019 02:53 |
Last Modified: | 18 Jan 2019 02:53 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/18111 |
Actions (login required)
View Item |