Analisis Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan siyasah tasyri'iyah

Hanifah, Fauziah (2018) Analisis Undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan ditinjau dari UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan siyasah tasyri'iyah. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (329kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstract.pdf Download (351kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (738kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (472kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penetapan Perppu Omas yang menunjukkan bahwa pemikiran penetapan Perppu oleh Presiden ini pada umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran "kegentingan yang memaksa" selalu bersifat multitafsir dan besarnya subjektifitas Presiden dalam menafsirkan frasa "kegentingan yang memaksa" sebagai dasar untuk menetapkan Perppu. Salah satunya kegentingan kegiatan ormas yang bertentangan dengan konstitusi seperti kegentingan ideologi ormas yang mengancam ideologi pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melihat dinamika perkembangan peraturan tentang Ormas di Indonesia, keterkaitan Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan UUD 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, dan perspektif siyasah Tasyri’iyah terhadap Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, Mengetahui berbagai dinamika perkembangan peraturan tentang Ormas di Indonesia. Kedua, Mengetahui keterkaitan Undang-Undang Dasar pasal 28 tahun 1945 terhadap Undang-undang no. 2 tahun 2017. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan siyasah Tasyri’iyah terhadap Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselediki untuk kemudian dianalisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merujuk pada nilai-nilai konsep mashlahat, Hak Asasi Manusia dan teori konstitusi yang menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisis UU No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : 1). Dinamika perkembangan peraturan tentang Ormas ini mengalami tiga perubahan dalam menetapkan UU Ormas berdasarkan kebutuhan dan fenomena yang terjadi di masyarakat. 2). Hubungan dan Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sendiri bertentangan dengan pasal 1 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 3).Tinjauan Siyasah Tasyri’iyah mengenai UU No. 2 Tahun 2017 telah sesuai dengan mekanisme pembentukan perundang-undangan. Namun terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip, asas, dan acuan legislasi dalam islam.

Actions (login required)

View Item