Islam dan Masalah Kenegaraan: Menimbang Posisi Syariat di Negara Demokrasi Indonesia

Syarif, Nurrohman (2018) Islam dan Masalah Kenegaraan: Menimbang Posisi Syariat di Negara Demokrasi Indonesia. In: KONTROVESI PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA. Pusat Penelitian dan Penerbitan ,LP2M ,UIN, Sunan Gunung Djati,Bandung, Bandung, pp. 1-31. ISBN 978-602-51281-2-7

Preview

Text Kontroversi_Pelaksanaan_Syariat_Islam_di.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tidak semua pakar Islam memiliki pandangan yang sama tentang hubungan agama dengan kekuasaan, Islam dan politik atau Islam dan negara. Perbedaan mereka dalam sejarah dapat ditelusuri mulai dari perbedaan di antara mereka dalam melihat apa misi utama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Betulkah Nabi Muhammad itu sebagai kepala negara? Kalau memang betul, apakah hal itu merupakan bagian dari misi risalahnya atau merupakan bagian dari taktik, cara atau ijtihad beliau dalam upayanya membangun masyarakat yang egalitarian yang dibimbing oleh nilai moral universal? Bagaimana cara umat Islam mengambil teladan dari Rasulullah? Pesan apa yang dapat diambil dari “keterlibatan” Rasulullah dalam urusan negara? Bagaimana hubungan antara agama dengan negara? Adakah yang namanya negara Islam? Kalau memang ada, apa kriteria atau indikator yang bisa digunakan untuk menentukannya? Betulkah negara Islam mesti bernama khilafat? Mengapa sekarang ini negeri-negeri Muslim memiliki bentuk negara maupun sistem pe- merintahan yang berbeda-beda? Di mana posisi syari’at dalam kehidupan sosial umat Islam? Di mana posisi syari’at dalam kehidupan bernegara atau berpolitik? Bagaimana peluang dan tantangan bagi Syari’at Islam di negara demokrasi? Tulisan ini akan fokus pada tiga pertanyaan yang disebut terakhir saja. Kemudian diakhiri dengan jawaban atas pertanyaan apakah Indonesia masih memerlukan sistem khilafat. Kata kunci, demokrasi, khilafat , syariat

Actions (login required)

View Item