Putusan Nomor 162 PDT.G/2018 PA.Pwk tentang pemeliharaan anak di bawah umur oleh ayah

Mustopa, Darda (2018) Putusan Nomor 162 PDT.G/2018 PA.Pwk tentang pemeliharaan anak di bawah umur oleh ayah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (389kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK .pdf Download (460kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (472kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) 4_BAB I.pdf Download (769kB) | Preview
	Text (BAB 2) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (958kB)
	Text (BAB 3) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (185kB)
	Text (BAB 4) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (150kB)

Abstract

Hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) adalah “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Namun, dalam putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA.Pwk berpendapat lain, sehingga dalam amar putusan nya menetapkan bahwa hak asuh anak berada dalam pemeliharaan ayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum, pertimbangan hukum, dan metode penerapan hukum yang digunakan hakim dalam putusan nomor 162/Pdt.G/2018/ PA.Pwk tentang Hadhanah. Kerangka Pemikiran ini didasarkan pada Putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur: 1. Teori ijtihad terhadap putusan Hakim; 2. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perUndang-Undang; 3. Sumber hu-kum tidak tertulis, antara lain kitab al-Qur’an, kitab hadits, dan kitab fiqih; 4. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perUndang-Undangan; 5. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqoha; 6. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan; 7. Putusan pengadilan, yang berupa naskah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori perundang-undangan. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan teknik wawancara terhadap hakim yang menangani perkara tersebut. Hasil Penelitian menunjukan bahwa majelis hakim dalam memeriksa perkara nomor 162/ Pdt.G/2018 bahwa dasar hukum yang dipakai majelis hakim adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 105, yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim bahwa sang ayah dianggap mumpuni dan bisa menjaga, mendidik dan memelihara sang anak juga melihat dari fakta dipersidangan bahwa sang anak dekat dengan sang ayah, Metode Penerapan Hukum yang digunakan majelis hakim yakni metode mashlahah mursalah bahwa bahwa ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu adalah merupakan ketentuan yang bukan bersifat absolut atau memaksa tetapi harus dimaknai secara kontekstual sehingga parameter yang harus dijadikan pegangan adalah mashlahat atau kepentingan terbaik anak”

Actions (login required)

View Item