Analisis terhadap sengketa kewajiban pengembalian dana pembiayaan musyarakah di Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn

Susilawati, Cucu (2016) Analisis terhadap sengketa kewajiban pengembalian dana pembiayaan musyarakah di Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (728kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (716kB)
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (438kB)

Abstract

INDONESIA : Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas terbuka/asas kebebasan berkontrak (open system). Namun demikian, perjanjian terkadang tidak dipenuhi seluruhnya oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa. Seperti halnya sengketa akad pembiayaan musyarakah dalam putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn antara PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan dan Alm. Ongku Sutan Harahap. Sengketa tersebut dilatarbelakangi oleh meninggalnya nasabah yang menyebabkan terhentinya angsuran pembiayaan. Sedangkan pembiayaan tersebut tidak dilindungi oleh asuransi, sehingga pihak bank meminta ahli waris untuk bertanggung jawab menyelesaikan sisa angsuran pembiayaan. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim PTA dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn dan bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim PTA dalam membatalkan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn serta tinjauan yuridis menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim PTA dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn, menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim PTA dalam membatalkan Putusan Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn serta mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap Putusan Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah content analysis. Hasil penelitian diperoleh bahwa PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan telah lalai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan musyarakah, yaitu mencairkan dana pembiayaan tanpa terlebih dahulu diasuransikan. Oleh karena itu Majelis Hakim PA Medan mengabulkan gugatan ahli waris. Tetapi putusan tersebut dibatalkan oleh PTA Medan karena Majelis Hakim PTA Medan menemukan cacat formil gugatan berupa obscuur libel, error in persona, diskualifikasi in person. Cacat formil tersebut mengakibatkan gugatan tidak diterima atau N.O (Niet Onvankelijkeverklaard). Dengan putusan N.O (Niet Onvankelijkeverklaard) berarti perkara menjadi status quo, artinya kembali kepada keadaan semula. Seakan-akan belum ada diajukan perkara. Dengan demikian, akad pembiayaan musyarakah tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak yang berakad, hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dilaksanakan sesuai akad. ENGLISH : Legal agreements in Indonesia adheres to the principle of open / freedom of contract (open system). However, agreements are sometimes not fully met by the parties giving rise to the dispute. Just like the dispute musharaka financing agreement in Verdict Number 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn between PT. Bank Sumut Syariah Branch Padangsidimpuanwith Alm. Ongku Sutan Harahap. The dispute motivated by the death of the customers who cause the cessation of financing installments. While such financing is not covered by insurance, so the bank asks that the heirs are responsible for completing the remainder of the financing installments. Both sides agreed to resolve the dispute through litigation. The formulation of the problem of this research is how the legal facts found by the PTA judges in Verdict Number 24/Pdt.G/2013/PTA.Mdn and how basic consideration of the PTA judges in canceling the VerdictNumber 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn and judicial review by the Islamic economic law perspective against the VerdictNumber 124/Pdt.G/ 2013/PTA.Mdn. The purpose of this study is to know and analyze the legal facts found by thePTA judges in VerdictNumber 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn, analyze and know the basic consideration of the PTA judges in canceling the Verdict Number 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn and to know and analyze judicial review from the perspective of Islamic economic law against the Verdict 124/Pdt.G/2013/PTA.Mdn. Methods of data collection are by interview and documentation study. The analytical method used is content analysis. The result showed that PT. Bank Sumut Syariah Branch Padangsidimpuan have been negligent applying the precautionary principle in musharaka financing agreement,which is to withdraw financing funds without insured it first. Therefore, the judges of PA Medan in favor of the heirs.But the decision was overturned by the PTAMedan because judges of PTA Medan found the formal defect in the form of obscuur libel lawsuit, error in persona, and disqualification in person. The formal defect lead to a lawsuit is not accepted or N.O (Niet Onvankelijke verklaard). With the verdict N.O (Niet Ontvankelijke verklaard) means the case becomes the status quo, it meansthat it back to its original state. As if there is no case filed. Thus, musharaka financing agreement remains valid and binding upon the parties that had the contract, rights and obligations of each party must be conducted in accordance with the contract.

Actions (login required)

View Item