Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah dihubungkan dengan asas kesetaraan ekonomi dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan

Jaman, Ujang Badru (2017) Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah dihubungkan dengan asas kesetaraan ekonomi dalam upaya mendorong ekonomi kerakyatan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (566kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (490kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (320kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (322kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jelas dikatakan bahwa pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang ini untuk mengentaskan masyarakat darikemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Namun dalam kenyataannya, terkait dengan bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang seharusnya bisa mendukung atas kemajuan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, justru pemerintah memberikan keleluasaan asing untuk menguasi perekonomian di Inonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menenliti dan menemukan konsep bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Serta Untuk menenliti dan menemukan akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu spesifikasi penelitian deskriftip analisis dengan metode pendekatan yuridis normatif; yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan didiukung oleh data primer untuk melengkapai data sekunder. Penulis melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Adapun Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Negara kesejahteraan sebagai Grand Theory, Teori Hukum Pembagunan Sebagai Midle Theory, serta Teori Perlindungan Hukum sebagai Aplicaton Theory. Hasil Penelitian ditemukan bahwa Pertama, Konsep bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap usaha mikro, kecil dan menengah yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah dengan adanya kesesuaian konsep atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dimulai dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kedua, Akibat hukum yang ditimbulkan atas pelaksanaan pasca revisi bidang usaha terbuka dan tertutup untuk asing terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, Kecil dan Menengah adalah mengadapinya kebijakan baru dibidang penanaman modal asing. ENGLISH : Article 5 of Law Number 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises clearly stated that the government issued Law No. 20 Year 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises to alleviate the society from poverty with sustainable economic growth. In reality, however, it is related to open and closed business fields for foreigners who should be able to support the progress and development of Small and Medium Micro Enterprises. In fact, the government gives foreigners the freedom to control the economy in Indonesia, as evidenced by the issuance of Presidential Regulation No. 44 of 2016 List of Closed Enterprises and Opened Business Fields With Requirements In the Field of Investment. The purpose of this study is to investigate and discover the concept of open and closed business fields for foreigners who can provide legal protection against micro, small and medium enterprises in accordance with Article 5 of Law Number 20 Year 2008 About Micro, Small and Medium Enterprises, And For Investigate and find the legal consequences of post-revision implementation of open and closed business fields for foreign to micro, small and medium enterprises. he method used in this research, the research specifications descriptive analysis with normative juridical approach method; The method of approach that focuses on research on secondary data obtained from library research with support by primary data for secondary data. The author conducted field research to obtain primary data. The theory used in this research is, Theory of Welfare State as Grand Theory, Theory of Law Development as Midle Theory, and Theory of Legal Protection as Aplicaton Theory . The results of the study found that First, the concept of open and closed business fields for foreigners who can provide legal protection against micro, small and medium enterprises in accordance with Article 5 of Law number 20 Year 2008 About Micro, Small and Medium Enterprises is with the conformity of the concept Or regulations issued by the government starting from Law No. 25 of 2007 on Investment, Presidential Regulation Number 76 of 2007 Concerning Criteria and Requirements for the Preparation of Closed Business Fields and Opened Business Fields With Requirements in the Field of Investment in line with the Laws Law Number 20 Year 2008 About Micro, Small and Medium Enterprises. Secondly, the legal consequences of post-revision of open and closed business for foreign entrepreneurs towards micro, small and medium enterprises, Small and Medium Enterprises are facing new policies in the field of foreign investment.

Actions (login required)

View Item