Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam persyaratan pencatatan kelahiran: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung

Harilaksono, Taufik (2018) Kedudukan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam persyaratan pencatatan kelahiran: Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (232kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (377kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (728kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (889kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | Request a copy

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan perjanjian yang suci atas nama Allah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram serta dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 mengatur dua syarat perkawinan yaitu syarat materil dan syarat administratif. Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk memelihara keturunan (anak). Apabila perkawinan tidak tercatat, maka akan berimplikasi pada tidak adanya akta lahir dan hak anak. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016, pemerintah memberikan kebijakan bagi masyarakat untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiranan melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) walaupun perkawinannya tidak tercatat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendekatan Yuridis Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Perkawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran, serta untuk mengetahui pendapat Disdukcapil, Penghulu dan Hakim di Kabupaten Bandung tentang keabsahan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap Status Pekawinan dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang perkawinan dan secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan, hal tersebut merupakan hal penting untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan hak anak yaitu identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran agar terlindungi sebagai warga negara dan sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Studi Kasus. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (data pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian), sumber data sekunder (hasil studi kepustakaan, Undang-undang dan karya ilmiyah). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilkan akta kelahiran bukan sebagai jalan pintas seseorang untuk melakukan perkawinan yang sah dan percepatan menjadi pasangan sebagai suami isteri. (2) SPTJM hanya digunakan sebagai pelengkap persyaratan pencatatan kelahiran, tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap perkawinan dan tidak bisa dijadikan sebagai legalitas perkawinan yang sah.

Actions (login required)

View Item