Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme margin pada pembiayaan produktif usaha kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung

Asodiq, Ilman Muhamad (2018) Analisis hukum ekonomi Syariah terhadap mekanisme margin pada pembiayaan produktif usaha kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Other (COVER) 1_cover.PDF Download (23kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (175kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (581kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (863kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA Mekanisme penentuan margin murabahah pada pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah, pada dasarnya mengikuti jangka waktu pembiayaan dan total pembiayaan yang ditawarkan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan semakin tinggi margin yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Mengingat bahwa seluruh perbankan di Indonesia yang menjadi acuan utama dalam penetapan margin adalah Bi Rate, hal ini bank BNI Syariah dalam penetapan margin sama saja dengan perbankan-perbankan lain yaitu BI Rate yang menjadi titik acuannya. Salah satu alternatif solusi untuk acuan dalam penentuan margin yaitu LIBOR, menimbang bahwa LIBOR sudah menjadi standar margin acuan internasional yang digunakan oleh para perbankan di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui (1). Mekanisme pembiayaan produktif usaha kecil iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Bandung dan (2). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap standar margin internasional LIBOR (London Interbank Offered Rate) sebagai solusi acuan alternatif dalam penentuan margin murabahah. selain itu standar margin LIBOR berdasarkan kaidah kelima yaitu "adat kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum". Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, bahwa dalam segala aspek yang berkaitan dalam perbankan syariah harus mengacu pada prinsip-prinsip atau asas-asas muamalah, Undang-Undang perbankan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sesuai dengan Fatwa DSN MUI dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya yaitu dalam penentuan margin murabahah pada pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana data yang terkumpul dapat memberikan gambaran dari pokok penelitian dengan memandang bahwa hukum sebagai suatu doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka yang berkaitan dengan objek yang diteliti, selanjutnya menganalisis dan meninjaunya dari sudut pandang Hukum ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penentuan margin murabahah dengan alternatif acuan LIBOR dalam tinjauan hukum ekonomi syariah pada dasarnya belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara spesifik namun dalam Undang-Undang RI NO. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, KHES, dan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan murabahah menjelaskan bahwa dalam pembiayaan murabahah diperbolehkan adanya margin keuntungan, dan segala sesuatunya dikembalikan lagi kepada prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah ENGLISH The mechanism for determining murabahah margins in financing the Small Business iB Hasanah, basically follows the financing period and the total financing offered. The longer the financing period the higher the margin provided by the bank to the customer. Considering that all banks in Indonesia which are the main references in determining margins are Bi Rate, this is the BNI Syariah bank in determining margins is the same as other banks, namely the BI Rate which is the reference point. One alternative solution for reference in determining margins is LIBOR, considering that LIBOR has become an international benchmark margin standard used by banks throughout the world. The purpose of this study is to find out (1). Productive financing mechanism for iB Hasanah small businesses in Bank BNI Syariah Branch Bandung and (2). An overview of Islamic economic law towards the international margin standard of the LIBOR (London Interbank Offered Rate) as an alternative reference solution in determining murabahah margins. The thinking framework in this study, that in all aspects related to Islamic banking, must refer to muamalah principles, sharia banking law, compilation of sharia economic law and in accordance with the fatwa of the MUI DSN in carrying out operational activities, namely in determining Murabahah margin in financing Small Business iB Hasanah. Other than that the LIBOR margin standard is based on the fifth rule, namely "adat is used as a source of law". This study uses descriptive qualitative methods with a normative juridical approach, where the collected data can provide an overview of the subject of research by looking at that law as a doctrine or normative set of rules. This study uses primary data sources and secondary data sources. The technique of collecting data through interviews and literature studies relating to the object under study, then analyzes and reviews it from the standpoint of Sharia economic law. The results of this study, it can be concluded that the determination of murabahah margins with an alternative reference to LIBOR in a review of Islamic economic law basically has no legal provisions that specifically regulate but in the Republic of Indonesia Law NO. 21 of 2008 concerning Islamic banking, KHES, and DSN Fatwa No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 Concerning murabahah financing explains that in murabahah financing profit margins are permitted, and everything is returned to the principles of muamalah which is not contrary to sharia economic law.

Actions (login required)

View Item