Politik formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: kasus Nanggroe Aceh Darussalam

Syarif, Nurrohman and Wahid, Marzuki (2018) Politik formalisasi Syari'at Islam dan Fundamentalisme: kasus Nanggroe Aceh Darussalam. In: KONTROVESI PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, pp. 53-98. ISBN ISBN: 978-602-51281-2-7

Preview

Text Kontroversi_Pelaksanaan_Syariat_Islam_di.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview

Abstract

Salah satu arus balik gerakan reformasi yang bisa kita saksikan sekarang ini, selain kembalinya kekuatan Orde Baru dan militer dalam panggung politik pada Pemerintahan Megawati, juga adalah maraknya formalisasi Syari’at Islam di berbagai daerah. Agenda ini menyeruak ke mahkamah publik setelah sejumlah kelompok kepentingan Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, KISDI, Forum Komunikasi Ahlussunnah wal Jama’ah, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) melakukan aksi menuntut dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Aksi ini juga merupakan agenda politik dari beberapa partai politik dan kelompok kepentingan berbaju Islam. Di antara banyak daerah yang menggelorakan wacana formalisasi Syari’at Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap untuk mengimplementasikannya. Tulisan ini akan menjelaskan alasan mengapa gerakan tersebut disebut formalisasi, sejarah politik hukum terkait syariat Islam di Aceh, keterkaitan formalisasi syariat islam dengan penyelesaian konflik, dimensi fundamentalisme dan benturan yuridis.

Actions (login required)

View Item