Potensi dan peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Taufik, Deden (2015) Potensi dan peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi hubungannya dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2-ABSTRAK.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (979kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB I I.pdf Restricted to Registered users only Download (610kB)
	Text (BAB III) 6_BAB I I I.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (725kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (313kB)

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini dilatarbelakangi dengan keinginan dari sebagian masyarakat di Kabupaten Sukabumi terhadap rencana pemekaran Daerah Otonom Baru antara Kabupaten Sukabumi utara dan Kabupaten Sukabumi. sampai saat ini belum terlaksana, adapun permasalahan yang akan di jawab pada penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan pengaturan pemekaran daerah otonomi baru di Indonesia, bagaimana potensi dan peluang pemekaran Kabupaten Sukabumi menurut Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007, bagaimana Implikasi pemekaran daerah otonomi baru terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini dimulai dari memperoleh data pada Pebruari sampai Maret 2015 di Wilayah Kabupaten Sukabumi, metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengunakan dua bagian yaitu pengumpulan data primer melaui pengamatan (obsevasi) langsung dan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder melaui penelitian dan kajian terhadap dokumen atau literature. dimana data yang dikumpulkan dipadu dan dikaji berdasarkan norma dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif mengingat dalam penelitiaan ini hanya bertujuan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya rencana pemekaran daerah kabupaten sukabumi berdasarkan Perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah serta efektivitas dalam pengimplementasian peraturan tersebut di lapangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa proses rencana pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Sukabumi sesuai dengan alur yang telah ditetapkan secara normative menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah. namun ada hal lain tim presidium tidak memaksimalkan hak inisiatif DPR untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten, hal tersebut akhirnya tidak menghasilkan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara dan masuk program legislasi Nasional pada tahun 2009, tidak seperti daerah pada saat bersamaan dimekarkan. hal tersebutlah yang memudahkan pembentukan Kabupaten pangandaran. secara administratif teknis dan fisik Kewilayahan Kabupaten Sukabumi secara eksplisit telah sesuai dan mendapatkan kategori “direkomendasikan” untuk dibentuk sebagai daerah otonom baru. Adapun faktor-faktor yang mewarnai proses pembentukan Kabupaten Sukabumi lebih didominasi oleh faktor pendukung dibandingkan dengan faktor-faktor yang menghambat pembentukan, meskipun secara kajian pembentukannya berjalan belum sesuai dengan yang diharapkan, beberapa kebijakan pemerintah yang menghambat jalannya proses, sebut saja kebijakan moratorium pemekaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemekaran Kabupaten sukabumi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 dan telah layak dimekarkan sementara kendalanya adalah dengan Moratorium. ENGLISH : This research is motivated by the desire of some people in Sukabumi against expansion plan New Autonomous Region between Sukabumi north and Sukabumi . has yet to materialize , as for the issues to be in charge of this research is how policy-setting expansion of new autonomous regions in Indonesia , how the potential and expansion opportunities Sukabumi according to Government Regulation No.78 Year 2007, how the implications of the new autonomous region expansion of the welfare people in Sukabumi . This study starts from obtaining the data in February and March 2015 in Sukabumi regency , the method used in this study by using two parts, namely the collection of primary data through observation ( observation ) direct and interviews while secondary data collection through research and study of the documents or literature , where the data were collected , combined and assessed based on norms and / or regulations in force and presented in the form of qualitative description given in this penelitiaan only aims to determine whether or not the expansion plan in accordance district sukabumi based legislation in this case is the Government Regulation No. 78 of 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions and effectiveness in the implementation of these regulations in the field. The conclusion that can be drawn from this study is that the process of formation of new autonomous regions plan Sukabumi in accordance with a predetermined groove is normative according to Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions. but there are other things presidium team does not maximize the DPR initiative to fight for district expansion , it is ultimately not produce Sukabumi division North and entered a program national legislation in 2009 , did not like the area at the same time expanded . it is exactly what allows the formation of the District Pangandaran . technical administrative and physical territorial explicitly Sukabumi compliance and gain the category "recommended " to set up a new autonomous region . The conclusion that can be drawn from this study is that the process of formation of new autonomous regions plan Sukabumi in accordance with a predetermined groove is normative according to Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment , Abolition , and Pengabungan Regions. but there are other things presidium team does not maximize the DPR initiative to fight for district expansion , it is ultimately not produce Sukabumi division North and entered a program national legislation in 2009 , did not like the area at the same time expanded . it is exactly what allows the formation of the District Pangandaran . technical administrative and physical territorial explicitly Sukabumi compliance and gain the category "recommended " to set up a new autonomous region .

Actions (login required)

View Item