Penerapan sistem pola karier pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di kabupaten Garut

Saca, Saca (2015) Penerapan sistem pola karier pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di kabupaten Garut. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (712kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (208kB) | Preview

Abstract

Indonesia: Kedudukan Aparatur Sipil Negara dalam setiap organisasi pemerintahan mempunyai peranan yang sangat penting, sebab Aparatur Sipil Negara merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Untuk dapat mewujudkan penyelengaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dituntut Aparatur Sipil Negara yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier. Di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya yang bermacam-macam dan banyak seginya banyak mengalami kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan pengaturan dan pembinaan yang sebaik-baiknya, termasuk dalam proses pengangkatan pegawai untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Negara. Penelitian ini mengkaji Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut. Ada tiga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menurut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, peran Kepala Daerah dalam penerapan sistem pola karier untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten Garut. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum tersier, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Bahan hukum maupun informasi penunjang yang telah terkumpulkan tersebut terlebih dahulu dilakukan pemilahan dengan menguraikan proposisi hukum dan non hukum yang dijumpai, interpretasikan untuk selanjutnya disitematisasi, evaluasi serta diberikan argumentasi untuk mendapatkan simpulan atas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, teori kewenagan, teori moralitas hukum dan teori lain yang berhubungan dengan penerapan sistem pola karier Jabatn Pimpinan Tinggi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengisian JPT menggunakan merit sistem, peran dan eksistensi kepala daerah dalam penerapan pola karier JPT hanya mendorong bawahannya untuk mengikuti lelang jabatan, mengeluarkan SK dan melantik, kendala yang dihadapi dalam pengisian JPT adalah minimnya SDM yang berkualitas dan profesional dalam bidangnya. ENGLISH : The position of the State Civil Apparatus in any government organization has a very important role, bacause the State Civil Apparatus is the backbone of the government in implementing development. To be able to realize the organization of governance and development task required the State Civil Apparatus Professional, responsible, honest, and fair through coaching carried out based on the system performance and career system. In the execution and implementation are manifold and many faceted experienced many difficulties that require regulation and coaching as well as possible, including in the process of hiring for the positions occupied State Supreme Leader. This study examines the leadership position Charging High Civil Administrative State on Local Government of Garut Regency. There are three issues that ware examined in this study namely with regard to the charging mechanism Position Leadership High in the Government og Garut Regency according to Law No. 5 of 2014 on the ASN, the role of Regional Head in the implementation of the pattern of a career for filling positions Leadership College in the Regional Government of Garut and obstacles faced in charging High Leadership Position in Garut. This research method is a normative legal research that used the conceptual approach and the approach of legislation. Legal materials used in this study came from the research literature in the form of primary legal materials, tertiary legal materials, and tertiary legal materials obtained through library research techniques. Legal materials and information that has been collected supporting the first sorting is done by outlining the law and non law propositions are found, interpreted for the next disitematisasi, evalution, and given the arguments to get conclusions on research problems. The theory used in this research is the theory of state law, the authority theory, legal theory and other theories of morality associated with the implementation system of career patterns High Leadership Position. The results showed that the mechanism of charging JPT using the merit system, the role and existence of local leader in the application of a career JPT only encourages subordinates to participate in the auction office, issued a decree and appointed, obstacles faced in charging JPT is the lack of qualified human resources and professional in the field.

Actions (login required)

View Item