Tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut kitab undang-undang hukum pidana

Andriansyah, Tata (2015) Tinjauan hukum pidana terhadap pemalsuan identitas dalam perkawinan menurut kitab undang-undang hukum pidana. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I1.pdf Download (510kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB V) 8_Bab V.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (299kB) | Preview

Abstract

Tindak Pidana pemalsuan di Indonesia menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sulit untuk diberantas. Pemalsuan sangat beragam, salah satunya adalah pemalsuan Identitas dalam perkawinan. Identitas yang seharusnya menjadi salah satu tanda pengenal jati diri maupun status yang benar, pada prakteknya seringkali sehingga dipalsukan. Misalnya dalam kasus perkawinan. Seyogyanya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin anatara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya perkawinan seharusnya dilakukan berdasarkan hukum dan tidak menghalalkan segala cara seperti dilakukan melalui jalan memalsukan identitas. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemalsuan Identitas dalam perkawinan, 2) Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan Identitas dalam perkawinan, 3) Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pemalsuan Identitas dalam perkawinan. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari primer dan sekunder. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan data-data yang sudah terkumpul untuk menarik sebuah kesimpulan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan lapangan (kasuistik) yakni dengan melakukan pembahasan terhadap kasus-kasus pemalsuan identitas yang terjadi di kabupaten Subang. Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini. Undang-undang No 1 Tahun 1974 merupakan peraturan yang mengatur tentang perkawinan. Pasal 263 KUHP adalah merupakan yang mengatur tentang pemalsuan identitas, walaupun tidak secara tegas dituliskan bentuk pemalsuannya adalah dalam hal identitas dalam perkawinan. Peranan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pemalsuan identitas sangat berperan memecahkan problematika sehingga para para pelaku dan pihak-pihak lain dapat dihukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Faktor terjadinya pemalsuan identitas ada dua yaitu Intern: Kedisiplinan, pendidikan, psikologi, dan faktor Ektern yaitu: Lingkungan, ekonomi, administrasi yang rumit, lemah pengawasan, 2) Penerapan sanksi terhadap pemalsuan identitas dipidana Pasal 263 dan 55 KUHP, 3) Akibat hukum pemalsuan identitas dalam perkawinan maka perkawinan tersebut dibatalkan oleh pihak Pengadilan agar mendapatkan putusan yang legal, sedangkan dampak terjadinya pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak dan terhadap harta.

Actions (login required)

View Item